PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.ID – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika fiskal nasional serta keterbatasan ruang fiskal di tingkat daerah.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11).
Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, seluruh masukan dari fraksi merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Elzadaswarman. Ia menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan rancangan anggaran daerah tahun depan.
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra. Pandangan umum tersebut berisi beragam masukan dan kritik terhadap kebijakan serta program yang diusulkan pemerintah kota untuk tahun mendatang.
Dalam pandangan tersebut, sejumlah isu menjadi sorotan utama. Fraksi Golkar menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi karena dinilai belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat, serta mengusulkan agar lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta. Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh yang dinilai masih perlu pembenahan dalam hal pengelolaan dan transparansi.
Sementara itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya perhatian serius terhadap maraknya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik, terutama yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Di sisi lain, Fraksi PPP mendorong adanya efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas yang sudah tidak efektif, serta memastikan pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA dapat direalisasikan tepat waktu.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Elzadaswarman menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif DPRD dalam mengawal pembangunan daerah. Ia menilai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi menunjukkan komitmen legislatif dalam memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat. “Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
