Andre mengatakan, status PSN telah memastikan dukungan anggaran, kemudahan izin, dan penyelesaian kendala teknis yang sempat menghambat. “Ini adalah komitmen kami sebagai anggota DPR RI untuk bekerja demi masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Terkendala Masalah Sosial
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru tak bisa hanya mengandalkan kerja teknis. Pemerintah perlu menempuh pendekatan sosial dan budaya agar masyarakat ikut menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.
“Pembangunan ini sudah berjalan tujuh tahun, dan itu waktu yang lama. Ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Kita perlu kerja bareng dan memahami kondisi sosial di lapangan,” ujar Vasko dalam rapat lanjutan proyek Tol Trans Sumatera ruas Padang–Pekanbaru di Istana Gubernur Sumbar, Senin (3/11) lalu.
Menurut Vasko, hambatan pembangunan bukan semata soal teknis, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap adat dan karakter masyarakat Minangkabau. “Orang Minang itu tidak sulit, asal tahu cara mendekatinya. Kalau komunikasinya benar, mereka justru akan bantu,” tuturnya.
Ia menargetkan, pembangunan ruas tol tahap kedua dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan Hutama Karya serta menyiapkan alternatif trase yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis secara seimbang. “Pertimbangan sosial jangan sampai jadi penghambat. Justru dari situ harus lahir solusi,” katanya. Di lain pihak, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pihak agar pembangunan Tol Padang–Pekanbaru berjalan sesuai target. “Yang penting kita satu suara, jalan bersama. Saya optimistis tol ini bisa selesai tepat waktu,” ujarnya. (*)
