PADANG,HARIANHALUAN.ID- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan gambaran besar mengenai kekuatan ekonomi keumatan yang selama ini tidak digarap secara optimal oleh bangsa Indonesia.
Hal itu ia tegaskan dalam pidato kuncinya pada pembukaan Konferensi Wakaf Internasional 2025 di Hotel Truntum Padang, Sabtu (15/11). Forum global ini mempertemukan ulama, akademisi, ekonom syariah, dan pakar filantropi Islam dari berbagai negara.
Menurut Menag, Indonesia memiliki potensi dana umat yang jauh lebih besar dari yang selama ini terlihat di permukaan. Ia menyebut setidaknya terdapat 37 instrumen keuangan Islam yang telah dikenalkan Rasulullah SAW, mulai dari zakat, wakaf, infak, kafarat, fidyah, dam, nazar hingga qurban.
Namun baru sebagian kecil yang benar-benar dikelola negara dan masyarakat secara sistematis. Akibatnya, kekuatan ekonomi berbasis umat tidak pernah muncul ke permukaan sebagai kekuatan pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Menag menyampaikan sejumlah gambaran potensi besar tersebut. Potensi wakaf tahunan di Indonesia, misalnya, mencapai sekitar Rp180 triliun, namun realisasi yang berhasil dihimpun baru berkisar Rp3 triliun.
Potensi ekonomi qurban mencapai Rp34 triliun setiap tahun, sedangkan akikah diperkirakan bernilai Rp10 triliun. Instrumen fidyah bahkan dapat mencapai Rp3,5 triliun, dam haji sekitar Rp680 miliar, dan kafarat sekitar Rp500 miliar.
Sementara itu, potensi tabungan dan deposito umat Islam yang seharusnya dikenai zakat diperkirakan mencapai Rp327 triliun, tetapi yang terhimpun baru sekitar Rp41 triliun.
“Jika seluruh instrumen ini dilembagakan dan dikelola dengan baik, kekuatan ekonomi umat dapat mencapai Rp1.800 triliun, lebih besar dari pendapatan pajak negara. Jika itu berhasil, maka tugas penanggulangan kemiskinan bisa diserahkan kepada wakaf, sementara pajak dapat difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur,” tegas Nasaruddin.
Dalam bagian paling strategis pidatonya, Menag mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah terobosan besar dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Dana Umum (LPDU).
Lembaga ini akan menjadi pusat integrasi dana wakaf, zakat, infak, dan seluruh instrumen keuangan Islam dalam satu manajemen modern.
Menurut Menag, Presiden bahkan telah menentukan lokasi kantornya, yakni sebuah gedung ikonik 40 lantai yang akan dibangun di kawasan eks Kedutaan Besar Inggris, tepat di depan Hotel Indonesia, Jakarta.
“Gedung itu akan menjadi pusat dari seluruh lembaga keuangan syariah nasional, termasuk BPKH. Ketika itu terwujud, dunia akan bangga karena Indonesia benar-benar mampu mengelola wakaf dan dana umat secara modern. Apalagi, luas tanah wakaf kita bahkan lebih besar dari luas negara Singapura,” ujarnya.
Menag juga menyoroti potensi besar masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang sebagian besar berdiri di atas tanah wakaf. Jika masjid dikelola secara profesional dan dijadikan pusat ekonomi umat, dampaknya akan luar biasa.
Ia mencontohkan model bisnis Masjid Istiqlal di Jakarta yang kini telah memiliki unit usaha, menggandeng banyak mitra, dan bahkan telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan, satu minimarket saja dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp40 miliar per tahun.
Jika pola itu diterapkan di masjid-masjid besar di seluruh Indonesia, potensi keuntungan nasional bisa tembus Rp20 triliun per tahun.
Dalam kesempatan itu, Menag juga mengapresiasi posisi strategis Sumatra Barat sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi wakaf dan pendidikan Islam.
Dengan populasi 5,6 juta penduduk dan angka kemiskinan ekstrem sekitar 184 ribu jiwa, Sumbar dinilai memiliki modal sosial dan intelektual untuk menjadi contoh nasional dalam pengelolaan ekonomi keumatan yang modern dan produktif.
“Jika dana umat di Sumbar bergerak secara optimal, maka pendidikan akan maju, lembaga sosial menjadi kuat, dan PDRB daerah akan terdongkrak. Sumbar memiliki sejarah, potensi, dan diaspora yang kuat. Sudah saatnya tampil sebagai starting point kebangkitan ekonomi keumatan Indonesia,” tutup Menag. (*).
