PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat (P2H) Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar), Muhamad Khadafi, menegaskan pentingnya pengawasan Pemilu yang berkualitas untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat pada masa mendatang.
“Untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas, diperlukan keterlibatan masyarakat serta pengawas yang profesional,” ujar Khadafi saat membuka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11/2025).
Khadafi menyebutkan, pengalaman pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi landasan Bawaslu menggelar program P2P, khususnya bagi generasi muda. Program ini dianggap momentum tepat untuk melahirkan kader penggerak pengawasan partisipatif.
“Pasca Pemilu adalah saat yang baik untuk mencetak masyarakat sebagai kader pengawas partisipatif. Kita libatkan siswa SMA, madrasah, OKP, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, program ini menjadi ruang bagi pengawas Pemilu untuk mendengarkan langsung berbagai informasi dan evaluasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu sebelumnya.
Khadafi juga menyoroti kebutuhan pembaruan regulasi Pemilu. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena politik uang yang kini bertransformasi ke bentuk digital.
“Politik uang sekarang tidak hanya amplop atau sembako. Ada pemberian dompet elektronik seperti Gopay, Dana, sampai Seabank. Ini harus jadi perhatian dan masuk dalam regulasi ke depan,” tegasnya.
