Oleh:
Medi Iswandi
Mahasiswa Program Doktor FEB Universitas Andalas
Tanggal 5 November 2025 yang lalu, BPS Sumatera Barat mengumumkan Berita Resmi Statistik mengenai Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III tahun 2025, dan Indek Pertumbuhan Manusia Tahun 2025. Seperti biasa, mata pengamat baik pakar maupun awam langsung tertuju pada angka-angka pertumbuhan ekonomi yang rendah, namun mengabaikan angka Indek Pembangunan Manusia yang melonjak tinggi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat juga menjadikan hal ini sebagai bahasan FGD isu strategis semester kedua tahun 2025 dan mengundang kami sebagai narasumber. Fokus diskusi mengenai investasi dan pertumbuhan yang inklusif sebagai ciri khas Sumatera Barat.
Pertumbuhan ekonomi selama ini sering disalahkanartikan hanya satu-satunya indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan dan dijadikan rujukan cepat untuk melihat apakah suatu daerah telah menurunkan kemiskinan.
Padahal, pengalaman global maupun nasional membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan atau penurunan kemiskinan. Oleh sebab itu, diperlukan indikator pembangunan yang lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi manusia secara langsung.
Secara empiris dan teoritis, terdapat banyak alasan mengapa pertumbuhan ekonomi bisa meningkat tanpa menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan yang berasal dari industri besar dan sektor padat modal seperti pertambangan menyerap sedikit tenaga kerja, sehingga peningkatan PDRB tidak berdampak luas pada masyarakat.
Dalam banyak kasus, manfaat pertumbuhan juga terakumulasi pada kelompok elite pemilik modal, sehingga ketimpangan justru meningkat. Urbanisasi yang terjadi di pusat pertumbuhan seringkali juga menarik penduduk berpendidikan rendah, sehingga memicu kemiskinan baru di perkotaan.
Lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan bila penduduk tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Karena alasan-alasan tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kesejahteraan.
Kondisi tersebut sangat relevan untuk membaca situasi ekonomi Sumatera Barat. Struktur ekonomi daerah ini bertumpu pada sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Data menunjukkan kondisi lima sektor tersebut pada triwulan III tahun 2025 menyumbang porsi terbesar terhadap PDRB Sumbar, masing-masing 21,79 persen untuk pertanian, 17,10 persen untuk perdagangan kecil dan reparasi, 10,62 persen untuk transportasi dan pergudangan, 9,65 persen untuk konstruksi, dan 9,04 persen untuk industri kecil dan pengolahan.
Struktur inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada angka rendah 3,36 persen, tetapi tingkat kemiskinannya tetap rendah. Dengan basis ekonomi yang tersebar dan digerakkan oleh jutaan pelaku usaha kecil dan menengah, manfaat pertumbuhan lebih merata dirasakan masyarakat.
Dari sisi pertumbuhan sektoral, sejumlah sektor tumbuh dengan baik, sehingga mencerminkan transformasi ekonomi yang sehat. Sektor jasa lainnya tumbuh 10,10 persen, industri kecil dan pengolahan 9,06 persen, jasa pendidikan 7,69 persen, informasi dan komunikasi 6,63 persen, jasa kesehatan 6,93 persen, serta jasa keuangan 6,51 persen. Pertumbuhan pesat pada sektor-sektor jasa modern ini mengindikasikan peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, terjadi kontraksi di sektor administrasi pemerintahan, pertambangan, transportasi, konstruksi, dan pengadaan listrik dan gas, namun tidak berdampak besar terhadap kesejahteraan karena sektor-sektor tersebut bukan penyumbang utama penyerapan tenaga kerja. Bahkan kontraksi dalam sektor pemerintahan lebih mencerminkan efisiensi fiskal ketimbang perlambatan kesejahteraan, hal ini terlihat dari berkurangnya total belanja APBD Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp7.02 triliun dan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp6.24 triliun.
Hal ini terjadi karena dana transfer pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat menurun karena perubahan strategi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sebenarnya Sumatera Barat telah tampil sebagai salah satu provinsi dengan kombinasi indikator pembangunan yang jarang ditemui di daerah lain. Data BPS tahun 2025 menunjukan kemiskinan rendah pada angka 5,35 persen, ketimpangan rendah dengan gini ratio 0,282, IPM tinggi mencapai 77,27 walaupun pertumbuhan ekonomi rendah hanya berkisar 3–4 persen. Capaian-capaian ini tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar perekonomian Sumbar yang khas.
Secara historis, Sumatera Barat memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat pada sektor UMKM. Watak ekonomi kerakyatan ini telah melekat lama dalam kultur masyarakat Minangkabau melalui sistem nagari, pasar tradisional, usaha keluarga, hingga jaringan perantauan yang luas. Dengan dominasi UMKM, wajar apabila pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak melesat tajam seperti provinsi yang mengandalkan ekstraksi sumber daya alam dan industri berat.
Namun kenyataan tersebut justru menjadi sumber kekuatan, karena UMKM adalah sektor yang mampu menciptakan pertumbuhan yang stabil dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi mungkin tidak spektakuler, tetapi dampaknya menjangkau masyarakat secara luas. Karakter ekonomi UMKM ini juga menjelaskan mengapa kemiskinan Sumbar tetap rendah meskipun pertumbuhan ekonomi berada pada level rendah. Sumber pertumbuhan tersebar pada jutaan pelaku ekonomi kecil dan menengah, bukan hanya pada segelintir industri besar.
Akibatnya, distribusi manfaat lebih merata dan ketimpangan dapat ditekan dengan efektif, sebagaimana tercermin dalam rendahnya Gini Ratio Sumbar yang termasuk salah satu yang terendah secara nasional. Selain karakter ekonomi kerakyatan, kondisi sumber daya alam Sumbar juga memberikan penjelasan kuat mengapa pertumbuhan tidak bersumber dari sektor ekstraktif.
Sebagian besar wilayah provinsi ini terdiri dari kawasan lindung, seperti hutan lindung, suaka margasatwa, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya. Proporsi ini membuat ruang untuk industri pertambangan maupun perkebunan skala besar sangat terbatas. Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan ruang guna menjaga kelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kualitas lingkungan hidup.
Dengan karakter ruang yang demikian, Sumbar memang secara struktural tidak didesain untuk menjadi provinsi dengan pertumbuhan tinggi berbasis eksploitasi sumber daya alam atau industri besar. Sebaliknya, Sumbar memilih jalur pembangunan yang berbasis konservasi, keberlanjutan, dan kehati-hatian dalam mengelola lingkungan.
Pendekatan ini bukan saja menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko ketimpangan dan kemiskinan jangka panjang yang sering kali ditimbulkan oleh pertumbuhan ekstraktif. Pendekatan pembangunan yang ditempuh Sumbar selaras dengan pemikiran dan kerangka kerja pembangunan manusia yang dirumuskan oleh lembaga dan tokoh internasional. UNDP menegaskan bahwa pembangunan adalah upaya memperluas pilihan hidup manusia, bukan hanya meningkatkan pendapatan, melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Amartya Sen dalam Development as Freedom menekankan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh kapabilitas manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan produktif. Kemudian Komisi Stiglitz–Fitoussi–Sen, yaitu Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress/CMEPSP), bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memadai sebagai ukuran kesejahteraan.
Lalu apa yang menggambarkan indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat atau manusia suatu wilayah? Secara regulatif, Indonesia sendiri menempatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama pembangunan nasional dan kesejahteraan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. BPS juga menegaskan bahwa IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup, peringkat pembangunan daerah, serta keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IPM memiliki banyak keunggulan sebagai indikator kesejahteraan tidak bias terhadap sektor padat modal, menggambarkan manusia sebagai penerima manfaat langsung, mencerminkan akar penyebab kemiskinan, dan konsisten dengan indikator multidimensi global seperti MPI, indeks kebahagiaan, dan indeks kualitas hidup. Dengan memahami karakter ekonomi UMKM, struktur konservasi ruang, serta data sektoral Sumbar, semakin jelas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah tinggi di Sumatera Barat adalah konsekuensi logis dari pilihan struktur ekonomi yang inklusif dan ekologis. Kesejahteraan Sumbar lahir bukan dari eksploitasi sektor besar, melainkan dari kepemilikan ekonomi yang tersebar luas dan peningkatan kualitas manusia.
IPM menjadi indikator paling tepat untuk mengukur keberhasilan pembangunan Sumbar, karena pembangunan manusia adalah inti dari seluruh proses pembangunan seperti halnya amanat penting dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumatera Barat menunjukkan bahwa pembangunan yang memuliakan manusia bukan yang hanya mengejar laju pertumbuhan lebih mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya.
Oleh sebab itu, narasi pembangunan Sumatera Barat perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkualitas. Bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan masyarakat menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan baik, memiliki pendapatan layak, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Sumatera Barat sebenarnya dapat menjadi contoh nyata bahwa pembangunan berbasis manusia adalah jalan paling berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. (*)
