PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman mempertegas komitmen menjadikan mitigasi bencana sebagai dasar utama arah pembangunan daerah. Langkah ini ditunjukkan melalui Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Pariaman yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman, Senin (17/11).
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, yang membuka kegiatan tersebut menyebut bahwa penyusunan KRB bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan pijakan awal untuk merancang seluruh program pembangunan yang adaptif terhadap ancaman bencana.
Ia menegaskan, Pariaman termasuk salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Karena itu, diperlukan panduan ilmiah yang mampu menjadi acuan bersama lintas sektor dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang aman bagi masyarakat.
“Suka atau tidak, bencana adalah bagian dari kondisi geografis kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah memastikan seluruh upaya mitigasi disusun secara terencana, terarah, dan terstruktur. KRB ini menjadi fondasi awalnya,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut diikuti OPD di lingkungan Pemkot, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setdako Pariaman Elfis Candra, serta Balitbang Provinsi Sumbar yang hadir secara daring. Narasumber utama kegiatan ini adalah Direktur PT DRR Indonesia, Revanche Jefrizal.
Menurut Mulyadi, dokumen KRB akan memuat analisis lengkap mengenai peta ancaman seperti tsunami, gempa, abrasi, serta tingkat kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Selain itu, dokumen ini juga menghimpun kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Ia menjelaskan bahwa hasil dari KRB nantinya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Pariaman yang mencakup strategi pembangunan jangka panjang berbasis mitigasi.
“Jika KRB selesai dengan baik, kita punya peta jalan yang jelas untuk menyiapkan mitigasi bencana hingga tahun 2026 dan seterusnya. Ini akan kita sinkronkan dengan program BMKG Provinsi Sumbar agar penanganannya komprehensif,” tambahnya.
Mulyadi berharap seluruh peserta mengikuti diskusi secara maksimal, baik yang hadir secara luring maupun daring. Ia menekankan bahwa kualitas dokumen sangat bergantung pada kontribusi dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan tersusunnya KRB yang kuat dan aplikatif, Pemkot Pariaman optimistis mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah serta memberi jaminan keselamatan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)
