JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan kejelasan anggaran besar yang dialokasikan untuk perumusan kebijakan di Badan Karantina Indonesia. Ia menilai penjelasan mengenai “perumusan kebijakan” masih terlalu normatif dibandingkan dengan besarnya anggaran yang mencapai belasan Miliar Rupiah di setiap sektor.
“Mohon dijelaskan secara singkat soal perumusan kebijakan ini. Kalimatnya sangat normatif, tetapi anggarannya belasan miliar untuk masing-masing sektor. Ini harus diperjelas,” tegas Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Sorotan utama Alex diarahkan kepada Bapanas terkait realisasi bantuan pangan untuk masyarakat. Ia menilai pemerintah telah membaca kebutuhan rakyat ketika memutuskan memberikan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan.
“Realisasi bantuan pangan untuk bulan Oktober dan November baru 4,54%, padahal sekarang sudah tanggal 24 November. Kalau realisasinya 90%, kita bisa maklum. Tapi ini baru 4,54%, berarti 95% lagi belum terdistribusi,” katanya.
Politisi PDI-Perjuangan ini menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena mereka sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, tetapi bantuan tersebut tidak kunjung tiba.
“Kira-kira ibu bapak paham nggak sih psikologis masyarakat? Mereka sudah terdaftar menerima bantuan, tapi bantuan itu tidak datang-datang. Ada apa? Mohon dijelaskan supaya jelas apa hambatannya,” ujarnya.
Ia meminta penjelasan terbuka dan konkret dari pemerintah agar Komisi IV dapat memastikan niat baik pemerintah dalam menyalurkan bantuan benar-benar terasa oleh masyarakat. Dengan sorotan ini, Komisi IV berharap kementerian dan lembaga terkait dapat segera memperbaiki distribusi bantuan dan memperjelas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. (*)
