PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kelurahan di Kota Padang dalam kegiatan Reses Masa Sidang Pertama 2025/2026, yang digelar di Rumah Makan Sederhana Padang, Rabu (26/11).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan mendesak, terutama penanganan banjir yang dinilai membutuhkan langkah lebih serius dan terukur.
Warga menyampaikan bahwa banjir dan genangan kerap mengganggu kenyamanan aktivitas mereka. Sejumlah wilayah bahkan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Salah satu perwakilan masyarakat Kelurahan Sawahan Timur, RT 04, mengungkapkan bahwa betonisasi jalan di wilayah mereka belum terealisasi, termasuk perbaikan riol yang sudah lama diajukan.
“Di Sawahan Timur, khususnya RT 04, jalan kami belum dibeton. Selain itu, pembangunan riol di Jati Timur menuju Simpang Haru juga sangat dibutuhkan. Ini penting untuk mengurangi genangan air ketika hujan turun,” ujarnya
Aspirasi juga datang dari Kelurahan Seberang Padang, yang menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan. Menurut warga, akses jalan yang tidak memadai menghambat mobilitas masyarakat serta mengurangi kenyamanan wisatawan menuju beberapa objek wisata di kawasan tersebut.
“Jalan di Seberang Padang kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Padahal kawasan kami berpotensi menjadi jalur ke beberapa objek wisata. Infrastruktur ini harus ditingkatkan supaya pariwisata ikut berkembang,” kata warga lainnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa persoalan banjir dan infrastruktur memang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran kebencanaan dalam APBD tahun mendatang.
“Masalah banjir ini harus menjadi perhatian serius. Kita akan memprioritaskan penambahan anggaran kebencanaan agar penanganannya lebih optimal, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun penguatan mitigasi,” tegas Muhidi.
Muhidi juga menekankan pentingnya data akurat dari masyarakat serta perangkat kelurahan, agar setiap program pembangunan dapat dirancang secara tepat sasaran.
“Kita memang membutuhkan kejelasan data dari masyarakat. Konsepnya harus jelas, arahnya ke mana, sehingga program yang kita susun bisa tepat sasaran,” katanya.
“Kalau datanya tidak lengkap, kita sulit menentukan program. Baik terkait infrastruktur, UMKM, maupun lingkungan. Jika datanya jelas, kita bisa menyusun langkah penyelesaian yang tepat. Beberapa data sudah masuk hari ini, tapi harus dilengkapi agar hasilnya maksimal,” tambahnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD dan diprioritaskan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Reses ini bukan sekadar mendengar, tapi memastikan aspirasi masyarakat menjadi dasar kebijakan yang kita ambil,” tutup Muhidi. (*)
