PADANG, HARIANHALUAN.ID – BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem di wilayah pada Kamis (27/11). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat tingkat menteri penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di hari yang sama.
Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy dan Sekretatis Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian memimpin rakor yang dihadiri unsur forkopimda terkait. Beberapa poin arahan disampaikan Sekretaris Utama BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi basah yang menerjang 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Rustian menggarisbawahi adanya penetapan status kedaruratan dalam menghadapi bencana maupun ancaman bahayanya, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
Merespons kondisi yang dihadapi, pemerintah provinsi dan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota telah menetapkan status kedaruratan. Hal ini bertujuan agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal, seperti pengerahan sumber daya dari berbagai pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dukungan unsur pentaheliks lain.
Pada kesempatan itu, Rustian juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi yang terdampak bencana. Dengan adanya posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando. Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif. Tak hanya itu, penyajian data bersumber satu pintu dengan adanya posko. Sedangkan di tingkat provinsi, pos pendamping mendukung operasi di daerahnya.
Masih terkait dengan manajemen posko, Rustian mengatakan perlunya asesmen kebutuhan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat. “Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat,” ujar Sekretaris Utama di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11).
“Dalam dua hari ini, data kebutuhan dasar tambahan sudah terkumpul dan diserahkan ke Sekda kemudian sampai ke BNPB, ” tambahnya.
Selain itu, Sekretaris Utama BNPB meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak untuk melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan.
Sebelum berlangsungnya rakor, di tempat berbeda Sekretaris Utama BNPB kembali memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penanganan darurat. Bantuan tersebut diterima Wagub yang disaksikan perwakilan OPD.
Bantuan BNPB tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Padang. Selain bantuan kepada BPBD, BNPB juga menyerahkan bantuan barang kepada Polda Sumbar yang membantu proses penangann darurat di lapangan. Sehari sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.
Bantuan darurat tersebut berupa bantuan pangan seperti paket sembako dan makanan siap saji. Sedangkan bantuan non-pangan berupa Kasur lipat, hygiene kit, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, selimut, alat kebersihan, perahu karet, genset dan gergaji mesin. (*)
