PADANG, HARIANHALUAN.ID – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapar Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).
Salah satu Fraksi yang turut menyampaikab pendapat akhir yaitu Fraksi Gerindra DPRD Padang.
Pada Kesempatan itu Juru Bicara dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya menyampaikan pendapat fraksi.
Rachmad Wijaya mengatakan pembahasan RAPBD 2026 diwarnai oleh penyesuaian signifikan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan Kepmenkeu Nomor 29 Tahun 2025. Hal ini yang menyebabkan pemangkasan dana transfer daerah secara nasional.
“Alokasi TKD Kota Padang yang sebelumnya sebesar Rp1,852 triliun pada 2025
diproyeksikan turun menjadi Rp1,393 triliun pada 2026, mengalami penurunan
sebesar Rp459 miliar atau sekitar 24,8 persen. Penurunan ini berdampak besar pada pagu anggaran KUA-PPAS 2026 sehingga menimbulkan keterbatasan
anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan dan mengharuskan dilakukannya rasionalisasi serta peninjauan ulang prioritas program unggulan,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menilai penting untuk menunda atau merevisi program
yang kurang prioritas.
“Hal itu demi memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Rachmad Wijaya yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Kota Padang.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga
mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal lokal dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah dan retribusi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
Disisi lain, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang telah mengakomodir berbagai kebutuhan utama. Seperti efisiensi anggaran melalui penajaman rasionalisasi program, menghindari belanja seremonial dan tidak priotas, penyederhanaan birokrasi melalui perubahan nomenklatur dan restrukturisasi SOTK.
