PADANG, HARIANHALUAN.ID — Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, mendesak pemerintah dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan pembebasan, pengurangan, atau keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera.
Dalam pernyataan resminya, Fikri menegaskan bahwa bencana banjir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghantam kondisi sosial dan ekonomi keluarga mahasiswa. Banyak orang tua dilaporkan kehilangan pekerjaan, usaha terhenti karena lahan atau toko terendam, hingga rumah rusak berat atau tidak lagi layak dihuni. Sejumlah mahasiswa bahkan ikut mengungsi bersama keluarga, sehingga proses belajar dan kemampuan membayar UKT pun terganggu.
“Banyak orang tua mahasiswa kehilangan pekerjaan akibat banjir. Ada yang rumahnya hanyut, ada yang usahanya berhenti total, dan ada yang masih mengungsi. Dalam kondisi seperti ini, membayar UKT adalah beban yang sangat berat. Pemerintah dan seluruh kampus harus hadir memberikan solusi nyata,” kata Fikri, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, keringanan UKT bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi langkah kemanusiaan yang mendesak. Ia menilai institusi pendidikan tak boleh lepas tangan ketika mahasiswa menghadapi krisis yang melampaui kemampuan keluarga.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi korban kedua setelah bencana. Mereka harus tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat krisis ekonomi keluarga. Keringanan UKT adalah bentuk keberpihakan yang harus diputuskan secepatnya,” ucapnya.
Saat ini, DEMA UIN Imam Bonjol Padang tengah melakukan pendataan mahasiswa terdampak banjir. Mereka mengumpulkan informasi terkait kondisi rumah yang rusak, sumber penghasilan keluarga yang hilang, hingga situasi ekonomi terkini pascabencana. Data tersebut, kata Fikri, akan menjadi basis pengajuan resmi kepada pihak kampus sekaligus rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah.
