JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menanggapi dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda tujuh dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
Alex berharap, pemerintah daerah di Sumatera Barat baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar segera melakukan percepatan pendataan dampak bencana hidrometeorologi, di masa tanggap darurat yang berakhir pada 8 Desember 2025.
Alex menilai, apabila pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery) maka pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Sebab menurutnya, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana.
“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” kata Alex, Sabtu (29/11/2025).
Seperti diketahui, hujan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada periode 22-27 November 2025 di Sumatera Barat telah menyebabkan bencana banjir dan longsor.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Oktober 2025 hingga pukul 16.00 WIB, mencatat sebanyak 69.293 orang mengungsi dan 45.733 orang terdampak. Kemudian, akibat bencana banjir dan longsor tersebut, 23 orang meninggal dunia dan 12 orang hilang.
Berdasarkan data Jumat (28/11) pagi, sejumlah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor. Kabupaten Padang Pariaman paling terdampak bencana banjir dan longsor di Sumbar. Tercatat, ada 13 kecamatan yang terdampak longsor di Padang Pariaman. Lalu, 11 kecamatan di antaranya terdampak banjir.
Bantuan dari pemerintah pusat mulai dikirim setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman bantuan yang diangkut 4 pesawat untuk tiga provinsi terdampak bencana di Suma tera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alex menjelaskan, kemampuan keuangan daerah di Sumbar secara mayoritas masuk dalam kategori sangat rendah, termasuk tujuh daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
Apalagi, kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diberlakukan Kementerian Keuangan juga telah membuat ruang fiskal jadi semakin menyempit.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” jelas Alex.
Alex menyatakan, Komisi IV DPR telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja komisinya, yakni Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas dan Kementrian Kehutanan dalam rangka pengiriman bantuan kepada masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor. Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah,” ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu.
“Kita berharap, assessment bisa segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan terhadap korban yang terus diupayakan seluruh elemen masyarakat di Sumbar,” tambah Alex.
Pimpinan Komisi DPR yang membidangi sektor pertanian hingga kehutanan ini juga mengucapkan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto yang telah bergerak cepat menyediakan bantuan di masa tanggap darurat ini. Alex juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu proses evakuasi dan tanggap bencana.
“Saya juga berterima kasih dan memberi apresiasi tinggi kepada semua elemen masyarakat seperti TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP dan masyarakat secara umum, yang telah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pertolongan dan pencarian korban,” pungkasnya
