SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.ID – Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2026, ternyata berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kota se Indonesia termasuk Kabupaten Sijunjung.
Sebagian besar anggaran untuk tahun 2026 nanti, terserap untuk biaya belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Kondisi inilah diperkirakan akan mengurangi porsi untuk pembangunan fisik.
“Dengan kondisi itu, kemungkinan besar tidak banyak kegiatan pembangunan fisik yang bisa dilakukan. Namun bagi kami di DPRD, itu bukan alasan untuk berhenti membangun,” jelas Ketua Komisi 1 DPRD Sijunjung April Marshal.
Hanya saja tambahnya, bagaimanapun dampak dari adanya efisiensi anggaran tersebut DPRD meminta pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
“Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Saya berharap nanti dalam pembahasan RKA, kita melihat kegiatan-kegiatan mana yang tidak perlu dilaksanakan. Jangan rutin melaksanakan kegiatan yang sia-sia seperti seminar-seminar dan perjalanan dinas,” katanya.
Sebab, menurutnya lebih baik pemerintah fokus ke alokasi dana di luar belanja rutin untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.
“Kalau ada dana di luar belanja pegawai, sebaiknya difokuskan ke Dinas Kesehatan, pendidikan dan Dinas PUPR Perkim. Di PUPR ini kelihatan betul manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Politisi PPP tersebut.
April juga menuturkan Kuncinya ada di kepala daerah dan tim anggaran. Kalau memang daerah mau melaksanakan pembangunan, pasti bisa. Kekurangan anggaran bukan alasan untuk berhenti, tapi momentum untuk memperkuat efisiensi dan menentukan prioritas pembangunan. (*)
