Ia menegaskan, Sumbar sedang berada dalam situasi krisis dan membutuhkan dukungan fiskal penuh dari pemerintah pusat. “Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Efisiensi TKD ini perlu dikembalikan, karena kita sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau salah satu lokasi terparah di Silareh Aia, Palembayan, Agam, Kamis (4/12).
Gubernur menjelaskan bahwa dana tersebut akan menjadi penopang utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses penanggulangan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi infrastruktur yang rusak.
Menurutnya, kerusakan yang tercatat sejauh ini tergolong luas dan berat, sehingga beban pemulihan tidak mungkin ditanggung oleh daerah tanpa intervensi anggaran pusat.
Berdasarkan catatan Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi tahun ini telah menghancurkan banyak fasilitas publik dan permukiman warga di berbagai kabupaten/kota. Tidak kurang dari 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, dan 317 unit rumah hilang tersapu banjir bandang.
Selain itu, terdapat 94 jembatan rusak termasuk akses vital yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi antarwilayah. Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi hingga nasional juga mengalami kerusakan parah.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Fokus kita saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sambil membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai cepat dan merata,” ujar Mahyeldi.
