Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar menargetkan pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Mahyeldi menegaskan bahwa skala kerusakan yang muncul menuntut dukungan anggaran luar biasa besar. “Tentu pemulihan ini memerlukan anggaran yang sangat besar. Tanpa dukungan pusat, akan sangat berat,” ucapnya.
Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan sejak hari pertama bencana terjadi. Dukungan datang dari kementerian dan lembaga negara, BUMN, organisasi sosial, komunitas perantau, hingga sejumlah pemerintah provinsi lain.
Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Sumbar beberapa waktu lalu menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rencana pemotongan TKD 2026 untuk Sumbar mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan tersebut mencakup pemerintah 19 kabupaten/kota serta Pemprov Sumbar. Pemprov sendiri mengalami pengurangan sebesar Rp533,69 miliar sedangkan pemotongan terbesar di tingkat kabupaten/kota menimpa Kota Padang yang mencapai Rp371,91 miliar. Gubernur berharap pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan ini mengingat beban pemulihan pascabencana yang sedang ditanggung Sumbar. Ia menekankan bahwa percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan sosial ekonomi warga terdampak sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai. “Sumbar sedang berjuang bangkit. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kunci,” tutur Mahyeldi. (*)
