PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan yang lengkap dan terukur. Ia menekankan bahwa tanpa perencanaan yang matang, bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan rumah dan infrastruktur fisik tidak akan dapat dicairkan secara cepat.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” ujar Muhidi, Jumat (5/12)
Ia menyebut bahwa kebutuhan pemulihan Sumbar mencapai triliunan rupiah, termasuk perbaikan rumah warga, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Karena itu, Sumbar tidak mungkin mengandalkan APBD semata.
“Kerusakan sangat luas. Untuk rumah dan infrastruktur fisik saja sudah membutuhkan anggaran besar. Maka, kolaborasi pusat dan daerah mutlak, diawali dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menuturkan bahwa pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota sudah hampir rampung, dengan estimasi kerugian sementara mencapai Rp1 triliun. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah terus mempercepat penyusunan dokumen pemulihan agar segera bisa diusulkan ke kementerian terkait.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat—terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital—masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” katanya.
Mahyeldi menambahkan bahwa Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya agar proses pengajuan dan penyaluran bantuan tidak terhambat.
“Sinergi pusat dan daerah harus berjalan kuat. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali ke rumah layak dan akses publik dapat pulih secepatnya,” ujarnya. (*)
