Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian.
Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar-benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatra Barat.
“Untuk itu kepada badan publik, jalankan program monev ini dengan serius. Penilaian ini niatkan bukan hanya untuk menjadi yang terhebat, tetapi adalah cara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar gubernur.
Gubernur juga menyinggung keterbukaan di Pemprov Sumbar. Menurutnya, Pemprov Sumbar tidak anti kritik, malah sebaliknya kritik sangat diperlukan untuk mencari solusi dan perbaikan ke arah yang lebih maju.
“Pemprov Sumbar tidak boleh anti kritik, karena kita manusia. Justru jika ada orang mau mengkritik dan memberi solusi, itu lebih baik, daripada tidak ada yang mengkritik berarti tidak ada lagi yang peduli,” kata gubernur.
Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi dalam laporannya menyampaikan, Tahun 2022 akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam sembilan kategori.
