PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID— Upaya mempercepat pemulihan sosial pascabencana di Kecamatan Bayang Utara, terus mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu, Komisi VIII DPR RI turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Kunjungan ini dilakukan di tengah proses rehabilitasi yang terus dikebut pemerintah daerah. Rombongan Komisi VIII bersama jajaran Pemkab Pesisir Selatan meninjau permukiman warga, fasilitas umum yang rusak, hingga lokasi pengungsian untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI menyerahkan paket bantuan sosial senilai Rp116.502.738.590. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Rumah Terpadu Sejahtera (20 unit), bantuan logistik kebencanaan, Bantuan ATENSI, serta Bantuan Langsung Tunai Kesra (BLT Kesra).
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
“Kami ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Lisda dikutip keterangannya, Selasa (9/12).
Tak hanya bantuan sosial, Komisi VIII juga membawa sejumlah perlengkapan siap pakai untuk mendukung penanganan bencana. Termasuk di dalamnya 100 kasur lipat, 100 selimut, 200 paket sembako, 100 family kit, dua unit tenda pengungsi, 50 tenda keluarga, dua perahu karet lengkap dengan mesin, serta dua pompa alkon berkekuatan 23 HP.
“Sebagai tambahan, satu unit mobil pick-up senilai Rp319.900.000 juga diserahkan kepada Pemkab Pessel untuk memperlancar mobilisasi logistik, kegiatan evakuasi, dan penanganan darurat di wilayah rawan bencana,” kata Lisda.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut bantuan ini bukan hanya bentuk dukungan materi, tetapi juga dorongan moral bagi daerah yang sedang berjuang bangkit.
“Ini adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kami,” ucap Hendrajoni.
Ia memastikan bahwa Pemkab Pesisir Selatan terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan yang sangat dibutuhkan untuk distribusi bantuan.
“Tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang terlewati. Seluruh bantuan akan kami salurkan cepat, tepat, dan transparan,” tegasnya.
Lebih jauh ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pihak dalam mempercepat pemulihan pascabencana, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI–Polri, hingga relawan.
“Kolaborasi sangat menentukan agar proses pemulihan berjalan tanpa hambatan,” tuturnya.
Pemkab Pesisir Selatan memastikan seluruh bantuan yang diterima segera didistribusikan, terutama ke wilayah dengan akses terbatas. Tim gabungan diterjunkan untuk memastikan penyaluran berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kehadiran Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa penanganan bencana di Pesisir Selatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dengan dukungan logistik, bantuan sosial, dan penguatan koordinasi, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat dan merata.(*)
