AGAM, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi secara virtual membahas penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana alam longsor dan banjir, Rabu (10/12).
Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, diikuti Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.
Rapat yang diikuti secara virtual oleh seluruh bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Barat.
Dari Kabupaten Agam dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam diikuti Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM, Wakil Bupati Agam H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andrinaldi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Yunilson, S.Sos., M.Si, Kalaksa BPBD Agam Rahmad Lasmono, Kepala Dinas Perkim Rinaldi, ST, MT, Kepala Dinas Sosial Villa Erdi, S.Sos., M.Si, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana, khususnya warga yang berada di zona merah dan dinilai tidak lagi aman untuk ditinggali.
Pemerintah menekankan pentingnya langkah cepat berupa relokasi sebagai upaya antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan.
Disampaikan, pemerintah pusat telah menetapkan standar hunian sementara melalui program huntara, yakni berukuran 3,6 x 4,8 meter yang dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 x 1,2 meter.
Standar ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga selama masa pemulihan.
Bupati Agam, Benni Warlis, dalam paparannya menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendukung program tersebut.
Ia mengungkapkan, sejumlah lokasi telah disiapkan untuk dijadikan kawasan hunian sementara.
“Untuk Kabupaten Agam, lokasi huntara sudah kita siapkan. Yang terbesar berada di Kecamatan Palembayan, serta di Linggai, Kecamatan Tanjung Raya,” ujar Benni Warlis.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat menegaskan keseriusan Presiden Republik Indonesia dalam menangani berbagai kejadian bencana yang terjadi belakangan ini.
Salah satu bentuk nyata perhatian tersebut diwujudkan melalui program pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana alam.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan perhatian penuh dan bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan kebencanaan, termasuk memastikan keakuratan data warga terdampak.
“Data harus benar-benar valid. Pastikan seluruh warga terdampak terdata dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Selain bencana banjir dan longsor, potensi ancaman lain seperti erupsi Gunung Marapi turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Pemerintah, menurut Wakil Gubernur, melakukan pendekatan ilmiah dan komprehensif dalam menentukan lokasi relokasi agar benar-benar aman bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan lokasi hunian ini aman. Jangan sampai ke depan, ketika terjadi bencana lagi, masyarakat kembali kehilangan tempat tinggal sekaligus sumber penghidupannya,”ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan penyediaan hunian sementara dapat menjadi solusi cepat dan tepat untuk melindungi masyarakat serta meminimalkan risiko korban akibat bencana di masa mendatang. (*)
