UTAMA

Biang Kerok Bencana Sumbar Dibongkar : Tata Ruang Kacau dan DAS Kritis

2
×

Biang Kerok Bencana Sumbar Dibongkar : Tata Ruang Kacau dan DAS Kritis

Sebarkan artikel ini
Warga Palembayan, Agam, di antara bekas banjir dan longsor yang melanda mereka, difoto Rabu (10/12). BNPB

PADANG, HARIANHALUAN.ID — Penyusunan rekomendasi kebijakan penanganan bencana ekologis Sumbar mendesak untuk ditntaskan atas kerusakan lingkungan yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan sepakat bahwa galodo dan rangkaian longsor yang meluluhlantakkan Sumbar bukan semata peristiwa alam, melainkan buah dari tata ruang yang dilanggar, hulu yang rusak, serta perencanaan dan tata kelola yang gagal membaca risiko bencana.

Rapat penyusunan rekomendasi kebijakan penanganan bencana ekologis Sumatera Barat (Sumbar) bersama sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar, akademisi lintas perguruan tinggi, pakar kebencanaan, ahli lingkungan,  Forum DAS Sumbar dan PWI Sumbar melalui Zoom Meeting Rabu (10/12) malam akhirnya berubah menjadi semacam ‘autopsi ekologis’ terhadap kerusakan lingkungan  Sumbar yang selama ini dibiarkan menggunung.

Dalam pertemuan itu, satu kesimpulan mencuat tegas, bencana galodo dan rangkaian longsor yang kini meluluhlantakkan Sumbar bukan peristiwa alam semata, melainkan buah dari tata ruang yang dilanggar, hulu yang rusak, perencanaan yang usang, serta tata kelola yang gagal membaca risiko bencana.

Dalam forum diskusi yang dimoderatori  Rektor Universitas Baiturrahmah, Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS itu, para pakar sepakat, tanpa perubahan  radikal dan komprehensif, Sumbar akan terus hidup dalam siklus bencana yang kian mematikan.

Mengawali diskusi, Prof Musliar Kasim, mengungkapkan bahwa Kementerian Dikbudristek telah menginstruksikan seluruh perguruan tinggi negeri turun ke lapangan, termasuk mengerahkan mahasiswa koas untuk membantu penanganan bencana.  Namun, ia mengingatkan bahwa sebesar apapun dana yang disiapkan pemerintah pusat, semuanya akan menguap jika data kerusakan tidak akurat dan tata ruang tetap dikelola semaunya. 

Prof Musliar  Kasim juga menyoroti akar persoalan yang telah diperingatkan bertahun-tahun, permukiman berkembang liar di delta sungai, pelanggaran tata ruang dibiarkan hingga menjadi kebiasaan, dan kawasan rawan bencana dipadati pembangunan baru.