PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menata ulang langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di akhir 2025. Pemulihan tidak bisa dilakukan parsial atau sektoral. Semua OPD, lembaga teknis, hingga kementerian terkait harus bergerak serentak dalam satu irama.
Asisten III Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, memaparkan secara rinci matriks rencana aksi yang akan menjadi acuan lintas instansi dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Dokumen tersebut tengah disusun bersamaan dengan finalisasi kajian kerusakan DaLA–Jitu Pasna dan penyusunan R3P yang ditargetkan rampung awal tahun.
“Pemulihan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang terputus akibat bencana. Setiap sektor harus bergerak bersamaan. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya dalam rapat via Zoom bersama pakar lintas keilmuan dan Universitas via Zoom Rabu (10/12) malam.
Ia memaparkan, pada sektor layanan dasar, pemerintah menargetkan pemulihan air bersih dapat mencapai 100 persen sebelum Desember 2025 berakhir. PDAM kabupaten dan kota menjadi penanggung jawab utama, dengan dukungan penuh dari BMCKTR dan Balai Prasarana Permukiman Kementerian PU. Layanan listrik dilaporkan telah pulih total.
Informasi terbaru dari ESDM menyebutkan bahwa per 10 Desember seluruh wilayah terdampak bencana sudah kembali mendapat pasokan listrik seperti sebelum kejadian. Sementara itu, layanan sanitasi, kesehatan, dan pendidikan terus bergerak menuju pemulihan penuh.
Pemprov menargetkan sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kembali berfungsi normal sepenuhnya pada Desember 2025. “Sektor infrastruktur menjadi pekerjaan terberat dalam pemulihan kali ini. Banyak jembatan, ruas jalan, dan jaringan drainase yang rusak akibat galodo dan banjir,” ucapnya.
