Menurutnya, Dinas PU Provinsi bersama Balai Jalan Kementerian PU menanggung tugas utama memperbaiki kerusakan tersebut. Selain itu, wilayah aliran sungai yang terdampak sedimentasi berat, tertimbun material kayu, hingga tumpukan longsoran, juga menjadi prioritas
Dinas SDA–BK Provinsi bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V mulai menyiapkan langkah pembersihan total agar fungsi hidrologis sungai kembali normal. Tidak hanya itu, penguatan tebing di titik-titik berisiko tinggi juga akan dikebut untuk mencegah kejadian serupa.
Pemerintah memastikan seluruh komponen infrastruktur ini ditargetkan dapat berfungsi kembali seperti sebelum bencana, meski beberapa tahapan masih menunggu konfirmasi waktu pelaksanaan berdasarkan kondisi lapangan.
Pemulihan irigasi juga masuk dalam rencana aksi. Dinas SDA–BK Provinsi bersama Dinas Pertanian kabupaten/kota sedang menelusuri kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada produksi pertanian. Medi mengatakan bahwa sektor pangan tidak boleh lengah dalam situasi pemulihan, sebab dampaknya bisa mengganggu ketahanan masyarakat secara langsung.
Kebutuhan hunian bagi para korban menjadi salah satu fokus penting. Hunian sementara ditargetkan selesai pada Desember 2025, dengan Dinas PU Perkim kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan didukung Balai Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk hunian tetap, jadwal pembangunannya masih menunggu kepastian. Meski begitu, Medi memastikan bahwa relokasi korban akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan jangka panjang. “Rumah tetap tidak boleh dibangun di lokasi yang masih mengandung risiko bencana. Soal ini benar-benar harus cermat,” tegasnya.
Dalam aspek perencanaan, BPBD Sumbar melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sedang melengkapi verifikasi data kerusakan dan kerugian yang menjadi dasar penyusunan dokumen DaLA & Jitu Pasna.
