PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mempercepat upaya pemulihan pascabencana dengan menunjukkan komitmen nyata di lapangan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare di Asam Pulau untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Kehadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) disambut langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman.
Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) tersebut resmi dimulai dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA). Pada Sabtu (13/12), sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh sejumlah kepala daerah kabupaten di Sumatera Barat yang wilayahnya turut terdampak bencana. Beberapa daerah yang ikut serta di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam penanganan serta pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengerahan seluruh potensi nasional dalam masa tanggap darurat, baik dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, maupun unsur terkait lainnya, agar penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan efektif.
Selain itu, Pratikno meminta pemerintah daerah segera menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak sembari proses tanggap darurat berlangsung, bahkan mendorong agar tahapan tersebut dapat langsung berlanjut ke pembangunan Hunian Tetap (Huntap) apabila memungkinkan.
Ia secara khusus mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai sigap menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat agar segera menyiapkan lokasi dan lahan di daerah masing-masing sebagai langkah percepatan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, kesiapan lahan sejak awal menjadi kunci agar proses relokasi dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Mahyeldi menambahkan, hunian sementara yang dibangun diharapkan dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Oleh karena itu, lokasi Huntara perlu dirancang sejak awal agar sesuai untuk pengembangan Huntap. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Huntara akan dilaksanakan oleh BNPB, sementara pembangunan Hunian Tetap ke depan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran langsung Kehadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Gubernur Sumatera Barat serta Sekretaris Utama BNPB yang sejak awal bencana terus memberikan perhatian dan memantau kondisi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Ia juga mengapresiasi langkah cepat BNPB yang segera merealisasikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut JKA, lokasi pembangunan Huntara dinilai aman dan strategis bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, lanjutnya, telah menyiapkan kawasan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan Huntara, tetapi juga diusulkan sebagai lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan. Lahan tersebut dinilai layak karena berada tidak jauh dari permukiman awal masyarakat Asam Pulau dan Pasia Laweh serta diyakini aman untuk jangka panjang.
Dengan dimulainya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) ini, diharapkan proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan menuju pemulihan permanen. (*)
