KAPALO HILALANG, HARIANHALUAN.ID — Nagari Kapalo Hilalang menetapkan arah pembangunan tahun depan melalui musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026. Forum strategis tersebut digelar di ruang rapat kantor nagari setempat, Senin (15/12/2025), dengan penekanan kuat pada penguatan mitigasi dan pemulihan bencana.
Musyawarah ini diikuti Badan Musyawarah (Bamus) nagari, perangkat nagari, para kepala seksi dan kepala urusan (Kasi/Kaur), serta wali korong se-Nagari Kapalo Hilalang. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Bamus Kapalo Hilalang, Furqan Tanjung, mengingat Ketua Bamus masih menjalani perawatan di RSUD Parit Malintang.
Dalam sambutannya, Furqan menegaskan bahwa keputusan RKP 2026 memiliki arti penting bagi kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menjawab kondisi darurat akibat bencana yang kian sering melanda nagari-nagari di Sumatera Barat (Sumbar), termasuk Kapalo Hilalang.
“Musyawarah ini menghimpun banyak masukan, salah satunya terkait penganggaran menghadapi bencana. Perbedaan pendapat dalam sidang adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, namun seluruh keputusan bermuara pada kepentingan masyarakat Nagari Kapalo Hilalang,” ujar Furqan.
Kemudian agenda dilanjutkan dengan arahan Wali Nagari Kapalo Hilalang yang diwakili Sekretaris Nagari, Budi Hariyanto. Ia meminta setiap pelaksana kegiatan untuk mempresentasikan program yang akan dianggarkan pada 2026, dengan tetap berpedoman pada regulasi penggunaan dana desa, serta mengacu pada kebijakan Kementerian Desa, baik program earmark maupun non-earmark.
“Kita harus berpedoman pada program-program wajib dari Kementerian Desa, salah satunya program ketahanan pangan. Saya berharap masing-masing pelaksana kegiatan terus meningkatkan literasi terhadap regulasi penganggaran, baik untuk program earmark maupun non-earmark,” kata Budi.
