Keresahan serupa disampaikan Ketua Majelis Kelitbangan Sumbar Prof Musliar Kasim. Dari hasil pengamatannya di lapangan, ia menilai gerak paling nyata justru terlihat dari unsur TNI, sementara pemerintah daerah bergerak sangat terbatas akibat kendala kewenangan dan pembiayaan.
“Kita butuh percepatan seperti yang dilakukan Aceh dulu, bahkan berani menerima bantuan asing. Kita berharap ada diskresi dari pemerintah pusat, atau bahkan langsung dari Presiden,” ujar Musliar.
Ia menambahkan, hingga kini kekhawatiran akan bencana susulan masih menghantui warga setiap kali hujan turun. Sementara itu, persoalan hunian sementara (huntara) juga belum sepenuhnya tuntas.
“Kondisi ini membuat kita gelisah. Saat ini kita masih bertumpu pada gerakan warga bantu warga,” katanya.
Musliar juga menyinggung minimnya porsi pemberitaan nasional terhadap bencana di Sumatra Barat dibandingkan daerah lain. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari lambatnya pembaruan data oleh pemerintah daerah.
“Sumatera Utara bisa mendapat porsi pemberitaan sekitar 30 persen, Aceh 70 persen, sementara Sumbar hanya sekitar 20 persen. Artinya, wartawan kita bukan tidak bekerja, tetapi data resmi terlambat di-update,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar penanganan bencana tidak berhenti pada retorika dan seremoni semata. Ia mencontohkan pascaerupsi Gunung Marapi, rencana pembangunan sabo dam sempat digembar-gemborkan, namun hingga kini tak kunjung terwujud.
