Otong menegaskan bahwa badan berbeda dengan dinas. Badan tidak terikat rutinitas teknis dan justru dibentuk untuk menangani situasi luar biasa.
“Saya sepakat, apapun namanya. Tapi badan khusus pemulihan itu harus ada,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan kelembagaan BPBD di Sumatra Barat yang dinilainya tidak stabil. Menurutnya, terlalu seringnya pergantian kepala BPBD membuat organisasi tersebut kehilangan memori institusional.
“Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak segampang itu mengganti Kepala BPBD. Di kita terlalu sering. Akibatnya, pejabat baru belum paham, sementara daerah kita sangat rawan bencana,” ujarnya.
Otong menekankan pentingnya figur kuat dan berpengalaman dalam urusan kebencanaan. Ia menyebut nama-nama seperti Doni Monardo dan Sutopo Purwo Nugroho sebagai contoh figur yang memiliki kapasitas teknis sekaligus kepemimpinan moral memimpin masa krisis bencana.
“Kita butuh orang-orang sekaliber mereka,” katanya.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, Otong juga menyinggung dilema posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia mencontohkan situasi di Aceh, di mana Gubernur Mualem berada dalam tekanan struktural.
