“Kalau pesan itu tidak terbaca oleh pusat, kita akan terus berputar di perdebatan status, sementara korban menunggu kepastian,” katanya.
Terkait wacana pembentukan badan khusus percepatan pemulihan Sumatra Barat, Buya Gusrizal mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menjadi badan formal tanpa daya gerak.
“Kalau memang dibentuk, harus dipastikan badan itu bisa bekerja, efektif, dan benar-benar hadir di lapangan. Kita tidak ingin badan yang hanya ada di atas kertas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan momentum bencana ini sebagai titik balik untuk memperbaiki tata ruang di tiga provinsi terdampak. Menurutnya, ketidakkonsistenan dalam menjalankan rencana tata ruang wilayah (RTRW) selama ini telah memperbesar risiko bencana.
“Banyak pelanggaran yang dibiarkan. Ini masalah besar, termasuk di nagari. Dengan perubahan alam yang terjadi, posisi permukiman bisa jadi sudah tidak tepat lagi. RTRW nagari harus direview,” katanya.
Buya mencontohkan daerah-daerah berisiko tinggi seperti Salareh Aia dan Palembayan. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat semata.
“Nyawa manusia tidak ternilai. Nabi mengatakan kehormatan seorang mukmin lebih mulia daripada kehormatan Ka’bah. Kita tidak ingin ada lagi korban jiwa,” tegasnya.
