PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Pemko Pariaman menempatkan aparatur desa dan kelurahan sebagai fokus utama dalam upaya perluasan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Jamsostek yang digelar bersama camat, kepala desa, dan lurah se-Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (18/12).
Rapat koordinasi itu dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dalam memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok rentan yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh program Jamsostek.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, cakupan perlindungan Jamsostek di Kota Pariaman masih berada di angka 37 persen.
Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan tingkat kerentanan yang masih cukup besar di tengah masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Mulyadi menginstruksikan kepada camat, kepala desa, dan lurah agar mengintegrasikan data pekerja rentan dengan data kemiskinan daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan perlindungan sosial dapat tepat sasaran.
“Sebagai eksekutor kebijakan di lapisan terbawah, integrasi data menjadi kunci agar pekerja rentan benar-benar terlindungi,” ujar Mulyadi.
Selain masyarakat pekerja, Mulyadi juga mendorong perluasan kepesertaan Jamsostek bagi aparatur yang berada di desa dan kelurahan.
Menurutnya, perlindungan sosial bagi perangkat desa merupakan kewajiban sekaligus prioritas pemerintah daerah.
Ia menegaskan, tidak mungkin meminta aparatur desa bekerja maksimal membangun desa, sementara keselamatan dan masa depan mereka tidak terjamin.
Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir komitmen penganggaran untuk melindungi dua kelompok penting, yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader desa di lingkungan desa dan kelurahan.
Komitmen penganggaran tersebut, lanjut Mulyadi, menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Kota Pariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berpihak pada kesejahteraan aparatur sebagai garda terdepan pembangunan. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Pemko Pariaman optimistis perluasan Jamsostek dapat terus meningkat dan memberikan rasa aman bagi aparatur desa serta masyarakat pekerja rentan di Kota Pariaman. (*)
