Oleh:
Medi Iswandi
Mahasiswa Program Doktor FEB Unand
Selama beberapa dekade, paradigma kebencanaan di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, telah terkonsentrasi secara signifikan pada ancaman tektonik. Berdiri di tepian cekungan Samudrra Hindia yang berbatasan langsung dengan zona subduksi aktif, kewaspadaan kolektif terpaku pada potensi gempa bumi dan tsunami yang menyertainya.
Hal ini bukan tidak beralasan. Berdasarkan data historis dan penelitian geofisika wilayah ini menyimpan memori kolektif akan peristiwa seperti gempa dan tsunami tahun 1833 dan gempa tahun 2009. Dengan kesadaran yang mengakar, sistem mitigasi dibangun menghadap lautan, jaringan sensor Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dipasang, jalur dan shelter evakuasi tsunami direncanakan, serta simulasi dan latihan rutin menjadi protokol tetap. Kesiapsiagaan tersebut seakan membentuk benteng pertahanan linier melawan ancaman dari arah barat.
Namun, alam selalu menyampaikan narasinya melalui dialektika yang lebih kompleks dan multidisiplin. Bahaya tidak berasal dari satu arah. Pada Desember 2023, Gunung Marapi (tinggi 2.891 mdpl) mengingatkan kita melalui letusan freatiknya yang menewaskan 24 pendaki. Kejadian ini memberikan tanda bahaya gunung api tetap hidup dan tidak terduga di puncak-puncak kawasan Bukit Barisan. Peristiwa ini mengungkap kerentanan dalam sistem pemantauan gunung api tipe B dan manajemen risiko di zona wisata vulkanik.
Tahun 2024 kemudian menjadi titik balik, anomali iklim yang dipicu oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif dan pemanasan suhu muka laut lokal, memicu curah hujan ekstrem yang melampaui ambang batas pola cuaca jangka panjang, variabilitasnya, serta perubahan iklim dalam rentang waktu tahunan hingga puluhan tahun.
Data BMKG mencatat akumulasi hujan di beberapa wilayah Sumatera Barat melebihi 300 mm/hari, masuk kategori ekstrem. Lereng-lereng Bukit Barisan yang secara geologis tersusun dari batuan hasil aktivitas gunung api, berubah menjadi sumber bahaya akibat cuaca ekstrem (terutama hujan lebat berkepanjangan) dan memicu bencana dalam skala besar, seperti banjir, longsor dan banjir bandang yang terjadi hampir bersamaan di banyak tempat.
Banjir bandang dan tanah longsor kritis melanda Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Padang Panjang, merenggut lebih dari 30 jiwa, mengakibatkan ribuan pengungsian, serta kerugian infrastruktur yang mencapai ratusan miliar rupiah. Gemuruh yang mematikan itu bukan berasal dari samudera, melainkan dari lereng-lereng bukit barisan yang runtuh akibat curah hujan ekstrem. Kita cenderung menyebutnya “anomali”, sebuah terminologi yang berkonotasi kesementaraan atau tidak seperti biasanya.
Namun, tahun 2025 membantah klaim tersebut dengan realitas yang lebih pahit dan skala nasional. Curah hujan ekstrem berulang bertindak bagaikan merombak dan menggantikan kenormalan yang selama ini berlangsung. Data sementara dari Dashboard Kebencanaan Sumatera Barat mencatat korban jiwa melebihi 250 orang dan 82 masih hilang, dengan kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik dan jaringan komunikasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memutus akses dan mengisolasi komunitas masyarakat.
Inilah wajah nyata dari bencana multi-ancaman (multi-hazard), di mana bahaya hidrometeorologi berpotensi memicu atau diperparah oleh kerentanan geologi, menciptakan krisis kemanusiaan, dan merusak infrastruktur. Tiga tahun berturut-turut ini merupakan pelajaran mahal, kita tidak lagi hanya mendiami zona patahan dan berhadapan dengan tsunami, tetapi hidup dalam sebuah laboratorium alam yang dinamis dan multidimensi. Di wilayah ini terjadi saling keterkaitan antara bahaya gempa-tsunami, aktivitas gunung api, bencana hidrometeorologi dan faktor iklim yang bersama-sama membentuk satu sistem risiko terpadu atau rangkaian bencana yang saling memicu (cascading disasters).
Namun, di tengah reruntuhan selalu ada cahaya inovasi ilmu pengetahuan dan solidaritas global. Contoh nyata datang dari Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Sebuah wilayah yang juga rawan gempa dan longsor. Melalui kolaborasi dalam International Consortium on Landslides (ICL) dan penerapan Artificial Intelligence (AI) serta Internet of Things (IoT), mereka mengembangkan sistem peringatan dini terintegrasi yang canggih.
Sistem ini berhasil memberikan peringatan empat jam sebelum longsor besar di wilayah Maoxian (2017) dan 27 detik sebelum guncangan utama gempa di wilayah Lushan (2022). Ini merupakan selang waktu kritis yang memberi kesempatan untuk dilakukan evakuasi terpandu, penghentian operasi kereta berkecepatan tinggi, menghentikan pembangkit nuklirnya, dan penyelamatan nyawa yang signifikan.
Kasus ini membuktikan secara empiris bahwa korban jiwa dalam jumlah besar bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan kebijakan dan kapasitas mitigasi. Keselamatan dapat direkayasa melalui konvergensi sains, teknologi serta tata kelola yang kokoh. Pelajaran ini terang, menghadapi raksasa bernama ancaman multibencana maka cara penanganan yang dilakukan secara terpisah-pisah dan bersifat sementara tanpa perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan tidak lagi memadai. Diperlukan suatu kekuatan nasional yang terpusat dan multidisiplin, sebuah pusat komando ilmu pengetahuan dan inovasi kebencanaan yang berdiri di garis terdepan risiko.
Pertanyaan strategisnya di manakah benteng ilmu ini harus didirikan? Jawabannya tertanam dalam konteks geografis dan akademis Sumatera Barat. Wilayah ini merupakan laboratorium hidup kebencanaan paling komprehensif di Indonesia. Di sini, ancaman gempa (Patahan Sumatera, zona subduksi), tsunami, letusan gunung api (Marapi, Talang, Singgalang), banjir bandang, dan longsor hadir dalam satu lanskap yang saling terhubung. Ditopang oleh kapasitas akademik Universitas Andalas dan perguruan tinggi lain yang memiliki kelompok riset geologi, teknik sipil, lingkungan, dan sosial humaniora kebencanaan yang mapan. Seperti halnya Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas yang telah memiliki komunitas keilmuan kelompok para ahli dan peneliti yang memiliki pengetahuan serta pemahaman mendalam di bidang kebencanaan. Komunitas ini tentu sangat memahami “bahasa” bumi wilayah ini. Secara kebetulan Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas juga sudah menjalin kerja sama dengan International Consortium on Landslides (ICL).
Oleh karena itu, sudah waktunya kita mendorong pemerintah pusat untuk mendirikan Lembaga Riset Kebencanaan Nasional yang berpusat di Sumatera Barat. Usulan ini bukan sekadar pembentukan lembaga administratif, namun harus menjadi sebuah komitmen strategis bangsa untuk membangun ketangguhan berbasis ilmu. Sebagai lembaga berstatus nasional, akan memiliki legitimasi, otoritas, dan sumber daya untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari peneliti geosains, klimatologi, dan rekayasa, hingga pakar kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial-budaya.
Pendirian Lembaga Riset Kebencanaan Nasional (National Institute for Disaster Research/NIDR) harus disiapkan melalui peta jalan yang jelas, dimulai dari konsolidasi pusat-pusat riset kebencanaan yang telah ada di perguruan tinggi dan lembaga teknis dalam satu kerangka kolaborasi nasional dengan Sumatera Barat sebagai wilayah percontohan sekaligus laboratorium alam.
Tahap berikutnya adalah penguatan infrastruktur sains dan data melalui integrasi sistem peringatan dini, pusat data kebencanaan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan sensor real-time agar riset langsung menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, dilembagakan secara nasional dengan mandat lintas sektor untuk menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat hingga tingkat nagari dan dikembangkan sebagai pusat keunggulan kebencanaan yang hasil riset dan teknologinya dapat direplikasi ke seluruh Indonesia dan kawasan regional.
Pendanaan untuk pusat riset kebencanaan nasional ini dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber pendanaan sah lainnya, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang operasionalnya bergantung pada pengelolaan risiko bencana, sehingga menciptakan model kolaborasi yang berkelanjutan. Lembaga ini akan menjadi jembatan konvergen yang menghubungkan data real-time dari BMKG dan PVMBG, kebijakan operasional BNPB, dengan pengetahuan lokal (local wisdom) dan kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat nagari.
Penempatannya di Sumatera Barat adalah hal yang sangat strategis. Di sinilah teori bertemu dengan realitas lapangan paling kritis. Penelitian dan pengembangan teknologi peringatan dini terintegrasi, pemodelan multi-hazard, rekayasa konstruksi tahan gempa-longsor, dan strategi adaptasi komunitas dapat diuji dan disempurnakan langsung dalam “laboratorium alam”. Output-nya tidak hanya akan menyelamatkan nyawa dan aset di Sumatera Barat, tetapi juga menjadi model dan pusat keunggulan (center of excellence) untuk seluruh Indonesia serta negara-negara kepulauan yang menghadapi tantangan serupa.
Mari kita transformasikan narasi dominan kita dari awalnya berupa narasi reaktif dan pasrah menjadi narasi proaktif dan tangguh. Bencana alam mungkin merupakan fenomena geologis dan klimatologis yang tak terelakkan, namun dampaknya dapat dan harus dikurangi (disaster risk reduction).
Dengan mendirikan Pusat Riset Kebencanaan Nasional, kita tidak hanya membangun institusi fisik. Kita mengupayakan pengaman nasional berbasis bukti ilmiah, menanamkan fondasi pembangunan berkelanjutan yang berketahanan, dan yang paling utama memuliakan hak asasi manusia untuk hidup aman dengan memastikan setiap detik peringatan dini, setiap kode bangunan, dan setiap rencana kontinjensi adalah wujud nyata dari peradaban yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan keselamatan warganya.
Masa depan Indonesia yang tangguh dibangun dari komitmen untuk belajar secara kolektif dari setiap guncangan tektonik, perubahan intensifikasi curah hujan dan aktivitas vulkanik, lalu mentransformasikan pengetahuan itu menjadi aksi kolektif yang terukur dan berkelanjutan untuk kemanusiaan. (*)
