Lebih jauh, Rosail mengakui bahwa bencana ekologis yang menerjang Sumbar akan memberi tekanan besar pada kondisi fiskal tahun 2026. Nilai kerugian bahkan diperkirakan mencapai dua kali lipat APBD Sumbar, sebuah situasi yang berpotensi menggerus sendi-sendi ekonomi daerah.
Sektor pariwisata terpukul, pertanian terganggu, dan aktivitas ekonomi masyarakat melambat. Dampaknya, penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sumber lainnya dipastikan menurun. “Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat, kementerian, dan intervensi Presiden bisa menjadi pemicu agar ekonomi masyarakat segera bergerak kembali,” ujarnya.
Di tengah fiskal yang “goyah” akibat bencana, Rosail memberi sinyal bahwa kebijakan keuangan daerah ke depan masih akan bertumpu pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari mendorong pemulihan ekonomi di seluruh sektor. “Fokus kami jelas, meningkatkan PAD sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat pascabencana,” katanya. (*)
