Oleh:
Nanda Satria
Wakil Ketua DPRD Sumbar
Banjir bandang tidak hanya peristiwa berakibat kerusakan fisik, tapi ada yang lebih berdampak, yaitu perputaran roda ekonomi masyarakat. Sumber ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan berhenti bergerak, bahkan ada yang lenyap seketika, dan sebagian lain bergerak, tapi tidak sekencang biasa.
Bencana tidak hanya bicara dampak hari ini, tapi lebih jauh, kita bicara tentang keberlanjutan ekonomi yang jika tidak dimitigasi akan berdampak lebih buruk bagi Sumatera Barat (Sumbar).
Pasca bencana, pekerjaan berat selanjutnya adalah pemulihan kehidupan masyarakat. Pemulihan ini tentu butuh strategi matang, orientasinya bukan keinginan dari pemerintah pusat melainkan kebutuhan daerah, karena itu partisipasi masyarakat adalah kata kunci dalam proses pemulihan ke depan.
Kerangka partisipasi dalam pemulihan ini mesti dilakukan dalam bentuk praktis, bukan hanya sekedar teori saja. Maka pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mempercepat penanganan bencana.
Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, penanganan hunian bagi korban banjir. Pemerintah tidak boleh memaksakan relokasi yang pada akhirnya mencabut masyarakat dari akar budaya dan pola hidupnya.
Dengan kata lain, pemerintah harus fleksibel dan memberikan kesempatan untuk program relokasi mandiri. Jangan buru-buru dengan relokasi ke kawasan baru yang luas, apalagi letak kawasan tersebut jauh dari tempat tinggal sebelumnya.
Kedua, pemulihan kondisi ekonomi bagi pengusaha kecil dan UMKM. Belajar dari banyak pengalaman penanganan bencana, dampak terjadinya bencana adalah meningkatnya angka kemiskinan karena UMKM tidak lagi berjalan. Karena itu harus ada bantuan modal usaha dan relaksasi kredit bagi korban terdampak. Kebijakan ini harus dilakukan untuk memberi napas masyarakat untuk bisa bangkit dalam membangun usaha.
Ketiga, khusus masyarakat rentan dan miskin, pemerintah harus mempercepat pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini harus dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat agar tidak terjebak dalam kemiskinan, karena kehilangan pekerjaan dan mata pencarian.
Keempat, program pemulihan harus mengutamakan aspek “uang beredar di daerah”. Berkaca pada pemulihan gempa 2009, terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10 persen. Hal ini membuktikan pemulihan melibatkan masyarakat lokal, sehingga uang berputar di masyarakat.
Hal yang sama harus dilakukan pascabanjir bandang ini. Pemerintah harus menggerakkan potensi lokal, belanja harus ke masyarakat Sumbar, proyek harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja lokal dan masyarakat harus terlibat dalam setiap proses pembangunan.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga bantuan keuangan dari pemerintah langsung dirasakan oleh masyarakat, dan pada akhirnya mengakselerasi pergerakan ekonomi Sumbar.
Kelima, pemerintah harus menginternalisasi prinsip mitigasi bencana sebagai bagian dari hidup masyarakat. Early Warning System (EWS) seharusnya tidak hanya menjadi pajangan semata dan simulasi bencana tidak hanya kegiatan rutin menghambur-hamburkan uang. Tetapi harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan masyarakat.
Penanganan bencana harus menjadi penopang ekonomi masyarakat. Masyarakat lokal harus terlibat dan menikmati program fisik dan nonfisik yang disalurkan pemerintah.
Ini bukan egolokalitas, bukan ketidakpercayaan kepada masyarakat luar, dan bukan demi kepentingan orang-orang kaya lokal. Tapi sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan negara untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Kita tentu tidak ingin kesalahan tata kelola penanganan bencana akan menimbulkan bencana yang lebih luas, yaitu masyarakat kehilangan hak-hak mereka untuk hidup sejahtera dan tidak terperangkap dalam jurang kemiskinan. (*)
