PADANG, HARIANHALUAN.ID- Tinjaklanjuti surat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumbar, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini (Risma) hari ini, Rabu (31/12) kembali turun ke Sumatera Barat mengantarkan bantuan untuk korban bencana di daerah terdampak. Salah satu daerah yang didatangi mantan Wali Kota Surabaya ini dalam kunjungannya ke Sumbar adalah Kabupaten Agam.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Kumala Dewi mengungkapkan, untuk membantu mempercepat penanganan bencana di Sumatera Barat beberapa waktu lalu Fraksi Perjuangan DPRD Sumbar telah bersurat ke pengurus DPP PDIP.
Menindaklanjuti ini, partai berlambang banteng moncong putih itu melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumbar.
Disebut Sri Kumala Dewi, kedatangan Risma hari ini adalah kali yang keduanya ia mengantarkan bantuan bagi korban bencana di Sumbar. Sebelumnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo serta didampingi jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, ia juga telah turun menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Agam.
Pada saat itu total ada sepuluh titik pengungsian di Kecamatan Palembayan dan Tanjung Raya yang didatangi pengurus DPP PDI Perjuangan yang didampingi oleh pengurus DPD.
“Sumbar belumlah baik-baik saja, kita masih membutuhkan uluran tangan serta bantuan untuk penanganan bencana ini. Kami dari PDI Perjuangan komitmen mengawal agar penanganan pascabencana ini bisa berjalan baik,” ujar Sri saat diwawancarai Haluan, Selasa (30/12).
Sehubungan penanganan bencana di Sumatera Barat, Sri menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pusat yang tidak jadi memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mana ini bisa digunakan untuk recovery pascabencana.
Namun demikian, kendati TKD masih diterima, Sri mengingatkan pemerintah daerah agar tetap optimal melakukan lobi-lobi ke pusat guna manjuluak dana APBN. Hal ini mengingat banyaknya kerusakan yang timbul akan membuat penanganan bencana Sumbar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ia menilai semua tidak akan bisa terakomodir jika hanya mengandalkan TKD yang berada Rp2,6 triliun.
“Sebab dari itu, kami tetap ingatkan Pemprov agar tetap melakukan upaya lebih guna menggaet dana APBN. Karena Sumbar belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi, banyak infrastruktur rusak yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikannya,” ucapnya.
Dikatakan Sri, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah daerah untuk menggaet dana pusat adalah dengan intens mengkomunikasikan kebutuhan penanganan bencana kepada pihak kementerian terkait dan anggota DPR RI asal Sumbar yang ada di pusat.
Lebih lanjut ia juga mengingatkan agar apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penanganan bencana Sumbar yang dikatakan terbilang baik supaya tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada masa pemulihan.
“Kita bangga Kemendagri memberikan apresiasi, namun pemerintah daerah jangan berpuas diri. Masyarakat kita yang terdampak belum pulih, masih banyak PR yang harus dikerjakan bersama-sama,” ucapnya.
Sebelummya Mendagri Tito Karnavian mengatakan dalam penanganan tanggap darurat bencana Sumbar memiliki kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi lintas sektor berjalan baik, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa tersalurkan dalam waktu singkat. (*)
