PADANG, HARIANHALUAN.ID —Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menutup tahun 2025 dengan satu pesan tegas, tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran, baik di jalanan maupun di dalam tubuh institusi Polri sendiri.
Komitmen itu ditegaskan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta saat memimpin Rilis Akhir Tahun Polda Sumbar di Aula Lantai IV Mapolda Sumbar, Rabu (31/12/2025).
Didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, jajaran Pejabat Utama Polda Sumbar, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sumbar, LKAAM Sumbar, serta tokoh masyarakat, Kapolda memaparkan refleksi sekaligus arah kebijakan kepolisian di Ranah Minang ke depan. Yaitu bersih ke dalam, tegas ke luar.
Salah satu sorotan utama adalah langkah tegas Polda Sumbar dalam membersihkan institusi dari oknum anggota yang melanggar disiplin dan kode etik. Sepanjang 2025, jumlah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk proses PTDH, memang mengalami kenaikan. Tahun 2024 ada 34 orang, tahun ini menjadi 39. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa Polda Sumbar tidak mentolerir setiap pelanggaran,” tegas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Jendral bintang dua ini menegaskan, pembinaan tetap menjadi langkah awal, namun ketika pelanggaran dinilai merugikan institusi dan mencederai kepercayaan publik, sanksi keras menjadi keniscayaan.
“Kalau sudah dibina dan masih merugikan instansi, tentunya diberikan sanksi yang keras. Ini komitmen kami menjaga profesionalisme Polri,” ujarnya.
Tak hanya membersihkan internal, Kapolda juga menekankan pentingnya membangun fondasi Polri yang bersih sejak dari pintu masuk. Dalam penerimaan anggota Polri tahun 2025, Polda Sumbar mencatatkan keberhasilan merekrut ratusan personel baru tanpa satu pun pengaduan.
“Di tahun 2025, Polda Sumbar mencetak 305 orang untuk pendidikan Polri, serta 170 orang Tamtama. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan tanpa permasalahan,” ucap Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Ia menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH atau Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan, ataupun transaksi gelap.
“Kami ingin betul-betul calon anggota Polri tidak ada lagi yang membayar. Dengan begitu, setelah menjadi anggota, mereka tidak terbebani dan tidak terdorong melakukan pelanggaran yang merugikan institusi,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, selama proses penerimaan Polri di Sumatera Barat, tidak ada satu pun laporan maupun pengaduan yang masuk ke panitia seleksi. Sebuah indikator meningkatnya kepercayaan publik.
Di sisi pelayanan masyarakat, Polda Sumbar terus mendorong program prioritas penguatan kepercayaan publik dengan pendekatan sosial dan kolektif. Di bidang lalu lintas, penindakan kini lebih mengedepankan edukasi dan pencegahan.
“Sekarang tilang tidak lagi manual, sudah menggunakan tilang elektronik. Yang kita dorong adalah kesadaran masyarakat, jangan tertib hanya karena ada polisi di lampu merah,” jelas Irjen Gatot.
Namun sikap persuasif itu tidak berlaku bagi pelanggaran yang meresahkan publik. Kapolda menegaskan, perang terhadap balap liar dan tawuran akan terus dilanjutkan tanpa kompromi.
“Balap liar dan tawuran ini akan kita pertahankan penindakannya. Kalau bisa, betul-betul zero. Ini kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung perubahan signifikan yang kini dirasakan warga. Jika dulu masyarakat takut keluar rumah pada dini hari, kini rasa aman mulai kembali.
“Alhamdulillah, sekarang masyarakat sudah tidak takut lagi keluar jam satu atau dua malam. Karena betul-betul balap liar dan tawuran ini kita putus habis,” pungkasnya. (*).
