Ia menekankan, tekanan politik dan administratif yang dilakukan secara serentak dan kolektif akan jauh lebih efektif dibandingkan suara sporadis yang terpisah-pisah. Menurutnya, strategi semacam ini telah terbukti berhasil dalam berbagai kasus sebelumnya.
“Ini bukan teori. Strategi ini pernah berhasil saat kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri, juga saat Spin Off Semen Padang. Kalau kita kompak, pusat tidak bisa pura-pura tidak mendengar,” ujarnya.
Guspardi bahkan menyinggung praktik internasional sebagai pembanding. Ia menyebut langkah cepat dan tegas yang diambil Nepal pada Agustus lalu dalam merespons bencana sebagai referensi yang patut dipelajari.
“Negara lain berani mengambil keputusan cepat demi keselamatan warganya. Kita jangan kalah berani,” katanya.
Ia menegaskan, sikap tegas pemerintah daerah menjadi kunci. Tanpa keberanian kepala daerah untuk menyuarakan kondisi riil di lapangan, status bencana nasional akan terus menjadi wacana tanpa ujung.
“Kalau kita menunggu pusat bergerak sendiri, jangan berharap banyak. Kita yang harus mendesak,” ujar Guspardi.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh peserta forum untuk sepakat bersikap dan bergerak bersama. Menurutnya, penetapan status bencana nasional bukan sekadar simbol, melainkan pintu masuk bagi dukungan sumber daya, kewenangan, dan percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
“Ini soal keselamatan rakyat. Kalau kita diam, sejarah akan mencatat kita ikut membiarkan,” tegasnya.
Pernyataan keras Guspardi Gaus tersebut menegaskan meningkatnya tekanan politik dari daerah agar pemerintah pusat segera mengambil keputusan strategis atas bencana yang telah melumpuhkan kehidupan ribuan warga di tiga provinsi. (*)
