JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana dan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada periode hingga Minggu (4/1) pukul 07.00 WIB. Pada catatan tersebut, bencana hidrometeorologi basah mendominasi peristiwa di sejumlah daerah.
Bencana hidrometeorologi yang tercatat pada laporan diawali dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di mana banjir terjadi pada Jumat (2/1) pukul 08.00 WIB yang melanda 4 nagari di 3 kecamatan, meliputi Nagari Sikabu Lubuak Aluang, Kecamatan Lubuak Aluang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Nagari Kampung Galapuang Ulakan dan Nagari Sungai Gimba Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih.
Akibat banjir ini sebanyak 50 unit rumah terendam dengan jumlah warga terdampak sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) atau 80 jiwa. Merespons kejadian ini BPBD Kabupaten Padang Pariaman melakukan evakuasi dan mendirikan pengungsian di sebuah musala dan sekolah TK di Nagari Kampuang Galapuang. Selain itu, dua unit tenda pengungsian juga telah didirikan di Nagari Sikabu Lubuak Aluang dengan kapasitas 50 KK.
Di wilayah lain, banjir rob melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (3/1) pukul 6.30 WIB. Banjir yang dipicu oleh kenaikan permukaan air laut yang kemudian menggenangi permukiman warga ini berdampak pada empat desa di dua kecamatan yakni Desa Legonkulon, Legon Wetan, dan Mayang di Kecamatan Legonkulon serta Desa Muara di Kecamatan Blanakan.
Sebanyak 1.865 KK atau sejumlah 6.576 jiwa terdampak. Banjir ini juga menyebabkan 1.515 unit rumah tergenang banjir. BPBD Jawa Barat berama BPBD Kabupaten Subang telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Adapun ketinggian muka air mulai dari 20 hingga 70 sentimeter.
Sementara itu banjir melanda dua kota di Banten yakni Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Untuk di Kota Cilegon, banjir yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi pada Jumat (2/1). Akibatnya, 3 kelurahan di 3 kecamatan terdampak banjir yang meliputi Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, dan Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan.
Banjir tersebut juga menyebabkan 486 KK atau sejumlah 1.208 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Hingga Sabtu (3/1) banjir masih merendam permukiman warga. Guna merespons kejadian ini BPBD setempat telah melakukan evakuasi terhadap warga serta melakukan kaji cepat di lokasi terdampak.
Di Kabupaten Pandeglang, banjir yang terjadi diakibatkan oleh meluapnya sungai yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah, pada Sabtu (3/1). Banjir juga menyebabkan 2.001 KK di 14 desa di 6 kecamatan terdampak banjir dengann ketinggian muka air mencapai 30 hingga 50 sentimeter. BPBD setempat telah melakukan asesmen dan penanganan di lokasi-lokasi terdampak.
Beralih ke wilayah lain, tepatnya di Kalimantan Barat, banjir melanda Kabupaten Sambas, pada Jumat (2/1). Banjir ini terjadi akibat debit sungai Asuansang meluap dan menggenangi permukiman warga di Desa Tempapan Hulu dan Sijang, Kecamatan Galing.
Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi ini juga mengakibatkan 220 KK atau 1.100 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Selain itu 2 fasilitas ibadah juga terdampak. Hingga Sabtu (3/1) banjir belum surut dengan ketinggian muka air mulai dari 1 hingga 1,5 meter. BPBD setempat telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak.
Merespons berbagai kejadian bencana hidrometeorologi basah tersebut, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, menjaga kebersihan lingkungan terutama saluran air, serta menyiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan evakuasi. Apabila terjadi hujan lebat berkepanjangan atau kenaikan tinggi muka air, segera tingkatkan kewaspadaaan mulai dari keluarga dan lingkungan rumah. Apabila beraktivitas di luar ruang, saat terjadi hujan deras dan angin kencang, diimbau untuk menjauhi pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang.
Selain itu, untuk pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan dengan masyarakat. Edukasi publik, simulasi kesiapsiagaan, dan respons cepat saat kondisi darurat sangat penting untuk melindungi warga dan mengurangi dampak bencana. (*)
