PASAMAN, HARIANHALUAN.ID — Bupati Pasaman, Welly Suhery menegaskan Tahun Anggaran 2026 sebagai tahun pembuktian kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Seluruh ASN diminta bekerja maksimal dan tidak menjadikan tugas pemerintahan sebagai rutinitas semata.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Organik perdana Tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor bupati, Senin (5/1/2026). Apel tersebut diikuti Wakil Bupati Pasaman Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam amanatnya, Welly menyampaikan bahwa program-program pembangunan daerah saat ini telah memasuki tahapan krusial, sehingga membutuhkan komitmen dan kerja nyata dari seluruh aparatur.
Menurutnya, Tahun Anggaran 2026 menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman.
“Tahun 2026 adalah tahun pembuktian. Tidak boleh ada program yang dijalankan setengah-setengah. Semua akan dievaluasi dan menjadi indikator kinerja pimpinan OPD beserta jajarannya,” kata Welly.
Ia menekankan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penggerak utama roda pemerintahan. Keberhasilan visi dan misi daerah, lanjutnya, sangat bergantung pada kinerja dan profesionalisme aparatur.
Dia juga mengingatkan agar ASN benar-benar memahami fungsi pelayanan publik dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam bekerja.
Welly menyebut, penerapan Program ASN Bangkit, yang merupakan singkatan dari Bangga Melayani, Berkomitmen, dan Berintegritas, sebagai pedoman kerja ASN di tahun 2026.
Dia juga menyebutkan bahwa disiplin kerja, etika dalam berkomunikasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat merupakan indikator utama integritas seorang ASN.
“Jabatan adalah amanah. Setiap tugas yang dijalankan akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Welly, turut menyoroti kondisi Kabupaten Pasaman yang masih rawan terhadap bencana hidrologi. Ia meminta ASN untuk lebih aktif turun ke lapangan dan hadir langsung di tengah masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di saat masyarakat menghadapi persoalan menjadi ukuran nyata kepercayaan publik terhadap aparatur.
Welly menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Seluruh OPD diminta segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan evaluasi.
Laporan tersebut, kata dia, akan menjadi dasar penilaian awal kinerja perangkat daerah dalam memasuki Tahun Anggaran 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia turut menyinggung adanya penyesuaian hak ASN. Ia meminta aparatur memahami kondisi keuangan daerah dan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua kebijakan diambil untuk kepentingan masyarakat. ASN diharapkan tetap bekerja profesional dan ikhlas dalam menjalankan pengabdian,” tutup Welly Suhery. (*)
