JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sosial (MPP PKS) Mulyanto minta pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi pasca-invasi Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Meski saat ini harga minyak masih stabil namun pemerintah perlu segera membuat rencana aksi (action plan) dan rencana cadangan (back-up plan).
Mulyanto memperkirakan iklim politik dan ekonomi global akan bergerak dinamis sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Karena itu Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini melihat saat ini pasar menunjukkan respons yang relatif tenang dan rasional. Harga minyak global masih bertahan di kisaran USD 55–65 per barel, mencerminkan penilaian pasar bahwa eskalasi politik tersebut belum menimbulkan gangguan nyata terhadap pasokan fisik minyak dunia.
Namun Mulyanto minta pemerintah jangan terlena dengan stabilitas harga yang suatu saat bisa berubah drastis ini.
“Faktor utama yang membentuk harga minyak saat ini bukanlah konflik geopolitik semata, melainkan perlambatan permintaan global,” kata Mulyanto kepada media ini, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, ekonomi dunia belum pulih sepenuhnya, pertumbuhan Tiongkok masih terbatas, Eropa stagnan, dan Amerika Serikat sendiri menjaga agar inflasi tidak kembali meningkat. Di sisi lain, OPEC+ belum mengambil langkah pemangkasan produksi yang agresif, sehingga suplai global relatif terjaga.
“Tanpa gangguan besar atau keputusan produksi drastis, harga minyak tidak akan melonjak. Dalam konteks tersebut, skenario harga minyak moderat sekitar USD 60 per barel adalah yang paling realistis untuk beberapa waktu ke depan,” terang Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan Venezuela memiliki cadangan minyak nomor satu dunia, namun produksinya tidak seberapa besar, bahkan jauh di bawah produksi minyak Malaysia. Dengan demikian serangan yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terlalu berpengaruh pada harga minyak dunia.
“Bagi Indonesia, kondisi harga minyak yang relatif rendah ini justru memberikan ruang stabilitas ekonomi. Tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi lebih terkendali, inflasi dapat dijaga, dan daya beli masyarakat tidak terganggu oleh lonjakan harga energi,” jelas Mulyanto.
Namun demikian kewaspadaan tetap diperlukan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menuntut pemerintah untuk terus menyiapkan buffer kebijakan, baik fiskal maupun moneter, agar tidak reaktif menghadapi fluktuasi jangka pendek.
Terkait serangan AS ke Venezuela sendiri Mulyanto minta pemerintah menolak segala bentuk intervensi sepihak yang melanggar kedaulatan negara.
Menurutnya, semua negara berdaulat harus mengupayakan penyelesaian krisis melalui mekanisme hukum internasional dan multilateralisme, sembari mendorong transisi damai. (*)
