Oleh : Eldias
(Pemerhati masalah-masalah sosial)
Dalam video berdurasi singkat itu terlihat seorang laki laki di tutup matanya. Dia berjalan tertatih tanpa bisa menyembunyikan cidera lutut. Di kiri kanannya sepasukan tantara terlihat puas, berjalan gagah karena berhasil menjalankan misi.
Dia berjalan sambil tertunduk, seperti nya setengah percaya bahwa di zaman modern ini, masih ada peristiwa immoralitas secara politik dimana Presiden negara lain leluasa menculik Presiden sah lainnya, membawa paksa ke luar negeri lalu berpidato gagah Negara kita adalah yang terkuat dan kita mampu melakukannya.
Bayangkan di depan sorotan dunia, Amerika Serikat akhirnya tidak lagi berpura-pura. Nicolás Maduro, Presiden Venezuela ditangkap, atau lebih tepatnya diculik, oleh aparat Amerika Serikat. Bukan melalui pengadilan internasional. Bukan lewat mekanisme PBB. Melainkan melalui operasi sepihak, dengan logika lama, siapa kuat, dia yang berhak mengadili.
Bagi Washington, ini mungkin disebut “penegakan hukum global”.
Bagi dunia di luar Barat, ini adalah pesan yang jauh lebih jujur, kedaulatan hanya berlaku bagi negara yang cukup kuat untuk mempertahankannya.
Kasus Maduro bukan anomali. Ia adalah ekspresi paling telanjang dari cara dunia bekerja hari ini, ketika dunia yang dikendalikan oleh struktur kekuasaan global, bukan oleh norma, hukum, atau moralitas universal. Dalam dunia semacam ini, Venezuela hanyalah satu korban. Dan Indonesia haruslah pintar membaca tanda-tandanya.
Venezuela: Ketika Negara Tidak Tunduk, Ia Dihukum
Venezuela tidak runtuh karena miskin. Ia runtuh karena tidak patuh.
Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tetapi memilih jalan politik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan Barat. Dimata Barat kesalahan Venezuela adalah karena mencoba menegosiasikan kedaulatannya sendiri, terutama atas sumber daya strategis.
Venezuela, sejak pemerintahan Hugo Chávez (1999-2013), mengalami perubahan signifikan dalam hal kebijakan ekonomi dan geopolitik. Chávez memperkenalkan kebijakan ekonomi sosialisme abad ke-21, yang berfokus pada redistribusi kekayaan melalui program sosial besar-besaran dan nasionalisasi industri utama, seperti minyak.
Di bawah kepemimpinan Chávez, negara ini sempat menikmati lonjakan ekonomi yang didorong oleh harga minyak yang tinggi. Namun, kebijakan nasionalisasi dan pembatasan pasar bebas menghambat diversifikasi ekonomi dan menciptakan ketergantungan yang berbahaya pada sektor minyak.
Meskipun ia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara Amerika Latin, kebijakan domestiknya yang terlalu terpusat dan ketegangan dengan sektor swasta mulai mengarah pada masalah jangka panjang.
Setelah kematian Chávez pada 2013, Nicolás Maduro mengambil alih dan meneruskan kebijakan-kebijakan populisnya, tetapi situasi ekonomi semakin memburuk. Inflasi yang sangat tinggi, defisit pangan, dan penurunan produksi minyak semakin memperparah kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut.
Maduro juga menghadapi ketidakstabilan politik, dengan oposisi yang kuat dan krisis kemanusiaan yang meluas. Meskipun Maduro berusaha mempertahankan pengaruh melalui aliansi dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran, Venezuela gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan negara ini semakin terisolasi dari pasar global.
Dalam hal pengaruh strategis di peta dunia, Venezuela pada masa Chávez berusaha memperkuat posisinya di Amerika Latin dengan memimpin pembentukan aliansi seperti ALBA (Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America) dan mempererat hubungan dengan negara-negara non-Barat. Ini berupaya untuk menciptakan pola perlawanan terhadap hegemoni AS di kawasan.
Meskipun demikian, ketergantungan Venezuela pada minyak dan instabilitas politik menyebabkan negara ini kesulitan untuk memainkan peran lebih besar dalam geopolitik global. Pengaruh Venezuela di kancah internasional semakin menurun, dan negara ini lebih dikenal karena ketegangan dengan negara-negara Barat, terutama AS.
Kebijakan luar negeri Venezuela, terutama yang diterapkan di bawah Maduro, sering kali dipandang merugikan bagi hubungan dengan Barat, khususnya AS. Maduro, yang menggantikan Chávez dalam mengkritik keras kebijakan luar negeri AS, memupuk hubungan dengan negara-negara yang bertentangan dengan kebijakan Washington, seperti Rusia dan Iran, sambil menantang peran Washington di Amerika Latin.
Sanksi internasional yang dikenakan oleh AS dan Uni Eropa terhadap Venezuela semakin memperburuk ekonomi negara itu dan mempersulit aksesnya ke pasar global. Sementara beberapa negara seperti China dan Rusia memberikan bantuan, kebijakan luar negeri yang anti-Barat telah menambah tekanan pada ekonomi Venezuela, mengisolasi negara tersebut dari potensi kemitraan ekonomi dengan negara-negara maju.
Respons Barat konsisten. Tekanan ekonomi, isolasi diplomatik, dan sanksi sistemik. Akses ke sistem keuangan global diputus. Perdagangan dipersempit. Mata uang dilemahkan. Ekonomi dilumpuhkan perlahan, lalu ketika rakyat menderita, Barat datang membawa satu kalimat sinis: lihat, negara ini gagal.
Kegagalan itu kemudian dipersonifikasikan menjadi Nicolás Maduro.
Maduro memang figur yang problematik. Ia keras, defensif, dan otoriter. Tapi menjadikannya sumber tunggal dari seluruh tragedi Venezuela adalah penipuan analitis. Ini bukan soal membela Maduro sebagai individu. Ini soal membaca struktur kekuasaan yang jauh lebih menentukan daripada satu orang presiden.
Emile Durkheim menyebutnya fakta sosial: kekuatan eksternal yang memaksa individu, terlepas dari kehendaknya. Dalam skala global, fakta sosial itu bernama tatanan internasional yang hierarkis di mana negara kuat bertindak sebagai penentu norma, sementara negara lemah menjadi objek disiplin.
Maduro bukan aktor bebas. Ia adalah agen kecil dalam struktur besar. Ketika Amerika Serikat dapat membekukan aset negara lain, mengkriminalisasi pemimpinnya, lalu menculiknya dengan dalih hukum domestik AS, maka yang sedang bekerja bukan keadilan melainkan hegemoni.
Barat memang gemar bicara tentang rule of law. Tapi kasus Maduro menunjukkan satu fakta sederhana: hukum internasional hanya berlaku jika tidak bertabrakan dengan kepentingan negara kuat.
Bayangkan jika negara berkembang menculik kepala negara Barat dengan dalih pelanggaran hukum nasionalnya. Dunia akan menyebutnya terorisme. Tapi ketika Amerika Serikat melakukannya, istilahnya berubah menjadi “operasi penegakan hukum”.
Di sinilah standar ganda itu bekerja tanpa malu. Demokrasi, HAM, dan hukum internasional bukan prinsip universal, melainkan instrumen politik. Ia digunakan ketika menguntungkan, ditinggalkan ketika mengganggu.
Venezuela bukan dihukum karena otoriter. Ia dihukum karena tidak berada di bawah kendali.
Durkheim dan Kekerasan yang Tak Kelihatan
Durkheim mengajarkan bahwa struktur sosial bekerja secara memaksa, sering kali tanpa kekerasan fisik. Namun dalam politik global, kekerasan itu hadir dalam bentuk yang lebih canggih: sanksi ekonomi, kriminalisasi politik, dan delegitimasi simbolik.
Sanksi bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ia adalah alat penghancur sosial. Ia merusak sistem kesehatan, pangan, dan pendidikan, lalu menyalahkan pemerintah lokal atas kehancuran yang sebagian besar diproduksi dari luar.
Ketika itu gagal, struktur beralih ke fase berikutnya penghilangan pemimpin. Penangkapan atau penculikan Maduro bukan soal kejahatan personal, melainkan pesan struktural kepada negara-negara lain: melawan akan berbiaya mahal.
Strukturalisme: Negara Lemah Tidak Pernah Benar-benar Berdaulat
Dalam tradisi strukturalisme, agen tidak pernah berdiri di ruang kosong. Pilihannya selalu dibatasi oleh struktur ekonomi dan politik global. Venezuela terjebak dalam struktur ketergantungan pada minyak, pada pasar internasional, dan pada sistem keuangan yang dikendalikan Barat.
Dalam struktur semacam ini, kedaulatan hanyalah slogan. Negara boleh memiliki bendera dan kursi di PBB, tapi tidak memiliki kontrol atas nasibnya sendiri. Ketika struktur memutus aliran ekonomi, negara runtuh siapa pun presidennya.
Maduro hanyalah episode. Strukturlah ceritanya.
Indonesia: Jangan Terbuai oleh Kesopanan Dunia
Indonesia sering merasa aman karena dianggap “tidak bermasalah”, “bersahabat”, dan “moderat”. Tapi Venezuela juga pernah berada di posisi itu sebelum ia dianggap terlalu berani menentukan jalannya sendiri.
Pelajaran dari Venezuela brutal tapi jelas: kesejahteraan tanpa kekuatan negara adalah kerapuhan yang ditunda.
Negara kuat bukan berarti agresif. Negara kuat berarti: memiliki pertahanan yang membuat orang berpikir dua kali, kemandirian strategis atas sumber daya vital, dan posisi tawar yang tidak mudah ditekan. Tanpa itu, semua pidato tentang keadilan global hanyalah pengantar menuju ketundukan.
Penutup: Dunia Tidak Netral, Jangan Berpura-pura
Penculikan Maduro (apa pun istilah yang dipakai Barat) menegaskan satu kenyataan pahit: dunia tidak netral dan tidak adil. Ia bekerja mengikuti hukum kekuasaan, bukan hukum moral.
Venezuela adalah peringatan, bukan penyimpangan.
Indonesia seharusnya tidak belajar dengan cara yang sama terlambat, saat pilihan sudah habis.
Dalam dunia seperti ini, naif bukanlah kebajikan. Ia adalah undangan untuk diinjak**
