JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus “super flu” di Indonesia secara terukur dan berbasis sistem tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Menurut politisi PDIP itu, istilah super flu telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi dampaknya.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Edy, melalui rilisnya, Rabu (7/1/2026).
Dia menekankan bahwa isu super flu tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. Dia menilai anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.
Selain itu, dia meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan (prokes) yang jelas dan mudah dipahami publik dalam menghadapi peningkatan kasus influenza. Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.
