Sepanjang tahun 2025, upaya advokasi itu membuahkan hasil konkret berupa percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada enam ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 24,2 kilometer, dua ruas jalan provinsi sepanjang 0,5 kilometer, serta penanganan long segment jalan nasional sepanjang 57,91 kilometer yang menjadi koridor utama pergerakan ekonomi dan logistik daerah.
Di sektor sumber daya air, Annisa memaparkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memperoleh dukungan APBN lebih dari Rp111 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan pengendalian banjir, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT), serta rehabilitasi jaringan tersier.
“Pada bidang layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengoptimalkan lima instalasi pengolahan air bersih di Pulau Punjung, Sungai Dareh, Sungai Duo, Sitiung, dan Koto Baru, serta mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui dokumen RP2KPKPK, termasuk kawasan Pasar Lama Pulau Punjung yang ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional,” paparnya.
Di sektor pendidikan, Annisa menyampaikan capaian strategis berupa ditetapkannya Kabupaten Dharmasraya sebagai penerima Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dengan nilai anggaran mencapai Rp200 miliar.
Program tersebut diperkuat melalui kebijakan daerah seperti Beasiswa Dharmasraya Juara, English Bootcamp, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Sementara di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan lebih dari Rp7,25 miliar bantuan produktif melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), mencakup pengembangan peternakan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, mekanisasi pertanian, hingga Program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 444 hektare.
Menanggapi paparan tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dalam penyelarasan program strategis daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
