DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.ID — Kepemimpinan perempuan pertama hasil pilihan langsung rakyat di Sumatera Barat menunjukkan legitimasi publik yang kuat. Hasil survei Polstra Research & Consulting mencatat, 75,6 persen masyarakat Kabupaten Dharmasraya menyatakan puas terhadap kinerja tahun pertama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya dibawah komando Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni.
Sebaliknya, hanya 11,2 persen responden yang menyatakan tidak puas, sementara 13,2 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Temuan ini menegaskan bahwa mayoritas publik Dharmasraya menerima dan menilai positif kepemimpinan Annisa–Leli.
Survei bertajuk Pandangan Masyarakat Dharmasraya terhadap Kinerja Tahun Pertama Pemerintahan Annisa–Leli tersebut dilaksanakan pada 23 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 dengan melibatkan 400 responden warga Dharmasraya berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei ini memiliki margin of error 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengambilan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling disertai pengendalian kualitas data yang ketat melalui spotcheck lapangan terhadap 40 persen responden serta phonecheck ulang terhadap 60 persen responden lainnya.
Direktur Eksekutif Polstra Research & Consulting, Yovaldri Riki, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan di atas 70 persen merupakan indikator kuat penerimaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Angka 75,6 persen menunjukkan legitimasi politik yang solid. Ini menandakan masyarakat tidak hanya menerima, tetapi juga merasakan kinerja pemerintahan Annisa–Leli dalam tahun pertama,” ujarnya dalam rilis resmi survey Rabu (7/1/2026) malam
Menurut Yovaldri Riki, temuan ini juga menarik karena Dharmasraya, bahkan Sumatera Barat untuk pertama kalinya dipimpin oleh duet kepala daerah perempuan hasil pemilihan langsung.
“Survei ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa kepemimpinan perempuan masih menjadi hambatan dalam politik lokal Sumatera Barat,” katanya.
Hasil survei Polstra mengungkap, kepuasan masyarakat didorong oleh penilaian bahwa kinerja pemerintahan Annisa–Leli berjalan baik dan dirasakan secara nyata.
Kedekatan Bupati Annisa dengan warga menjadi faktor yang paling banyak diapresiasi responden, terutama karena dinilai sering turun langsung ke lapangan responsif terhadap persoalan masyarakat, serta menunjukkan perhatian pada perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan.
Dalam penilaian terhadap program unggulan, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Event Olahraga Antar Kampung menempati posisi tertinggi.
Lebih dari sembilan dari sepuluh responden menilai program ini berhasil, karena mampu menghadirkan ruang kebersamaan, memperkuat solidaritas sosial, sekaligus membangun kohesi masyarakat pasca-kontestasi politik.
Selain itu, program peningkatan kesejahteraan guru, kader posyandu, dan aparatur sipil negara juga memperoleh apresiasi luas. Mayoritas responden menilai program-program tersebut berhasil dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Berbagai program lainnya, seperti pendidikan gratis bagi pelajar beasiswa hafidz Al-Qur’an hingga jenjang S3 pelayanan kesehatan gratis dan rutin bagi lansia melalui kunjungan ke rumah, pembangunan pusat kegiatan olahraga dan edukasi, serta pengalokasian anggaran khusus untuk tokoh adat dan ulama, juga dinilai berhasil oleh lebih dari 60 persen responden.
Namun demikian, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis. Program pengembangan pusat ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur pariwisata, bantuan langsung tunai bagi ibu hamil untuk pencegahan stunting serta pembangunan pusat ekonomi digital, dinilai berhasil oleh kurang dari 55 persen responden.
“Ini menjadi sinyal evaluatif penting bagi pemerintah daerah, terutama untuk memperkuat agenda transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke depan,” ujar Yovaldri.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tesha Dwi Putri, menilai tingkat kepuasan publik sebesar 75,6 persen menunjukkan bahwa pemerintahan Annisa–Leli memiliki modal legitimasi politik yang relatif kuat.
“Dalam kajian politik lokal, kepuasan publik di atas 70 persen biasanya mencerminkan kombinasi keberhasilan kebijakan, efektivitas komunikasi publik, serta citra personal pemimpin yang positif,” kata Tesha.
Menurutnya, Bupati Annisa Suci Ramadhani berhasil membangun kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kelompok rentan, dan inklusif dalam pendekatan kebijakan.
Faktor gender, lanjut Tesha, justru menjadi kekuatan ketika kepemimpinan perempuan mampu menunjukkan empati dan kehadiran langsung di ruang-ruang sosial.
Meski demikian, Tesha mengingatkan bahwa keberadaan kelompok masyarakat yang belum puas tetap harus dibaca sebagai alarm evaluasi. “Pemerintahan Annisa–Leli perlu memperluas dampak kebijakan, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur strategis,” ujarnya.
Secara keseluruhan, hasil survei Polstra menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan Annisa–Leli Arni tidak hanya diterima, tetapi juga dinilai memuaskan oleh mayoritas masyarakat Dharmasraya pada tahun pertama pemerintahan.
Capaian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di Sumatera Barat masih punya tempat selama dilakukan oleh aktor kompeten yang mampu membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas sosial, dan menghadirkan pemerintahan yang responsif serta berakar pada nilai lokal. (*).
