PADANG, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta 13 kabupaten/kota merembukkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), di Auditorium Gubernuran, Kamis (8/1/2026).
Kegiatan tersebut untuk memadukan data kerusakan sekaligus sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana. 13 Kabupaten/Kota mempresentasikan dokumen R3P masing-masing wilayah yang berisi data seluruh kebutuhan pemulihan masyarakat secara menyeluruh.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian menjelaskan bahwa dokumen R3P merupakan pedoman lengkap untuk proses pembangunan kembali wilayah pascabencana secara berkelanjutan.
“Dokumen ini harus disusun secara kolektif oleh kepala daerah bersama OPD terkait agar seluruh kerusakan dapat ditangani sesuai kewenangannya. Data R3P harus tervalidasi dengan akuntabel agar tata kelola pemulihan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan dokumen R3P dapat direvisi apabila terjadi kerusakan baru akibat bencana susulan. Hal itu mengingat cuaca ekstrem di Sumbar diprediksi berakhir pada bulan Maret mendatang.
“Perbaikan data susulan tidak menjadi masalah selama penyusunan dokumen tetap mengikuti aturan. Akan tetapi saat ini dokumen R3P perlu ditetapkan sebagai acuan pada masa pemulihan pasca bencana,” ujarnya
Pihaknya juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mencegah terjadinya hujan yang menghambat progres pembangunan seperti Huntap dan Huntara yang akan ditempati oleh korban yang terdampak bencana.
“Fokus kita saat ini adalah pembangunan huntara dan huntap untuk memberikan kepastian hidup bagi masyarakat,” ujarnya.
Rustian juga memastikan bantuan akan tetap diberikan kepada masyarakat baik melalui pusat maupun kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok harian.
“Kami juga apresiasi untuk perantau Sumbar yang turut memberikan bantuan sehingga masyarakat tidak merasakan kekurangan kebutuhan harian,” ujarnya.
Sementara itu, terkait anggaran untuk R3P Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar, Arry Yuswandi menjelaskan, Pemprov akan melakukan pergeseran anggaran dari APBD yang telah ditetapkan untuk penanggulangan bencana.
“Kita akan lakukan pembahasan dengan DPRD Sumbar terkait alokasi anggaran untuk kepentingan penanganan bencana. Ini juga merupakan arahan dari Kemendagri,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan pihaknya siap mengawal perubahan kebijakan terkait perubahan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana.
“Kita dari DPRD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengajukan perubahan sesuai kebutuhan lapangan
mendukung arahan Kemendagri untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga masyarakat yang terdampak mendapat perlindungan dan segera bangkit,” ujarnya. (*)
