“Kami melakukan pendataan kayu banjir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga pemanfaatannya jelas, legal, dan memberi nilai tambah bagi warga terdampak,” ujar Hartono.
Pendekatan berbasis data ini dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus kepercayaan publik.
Sejumlah laporan media terkini juga menunjukkan bahwa kebutuhan huntara dan fasilitas darurat di wilayah terdampak banjir masih cukup tinggi. Dengan memanfaatkan kayu sisa bencana secara cepat dan terukur, proses pemulihan dapat dipercepat tanpa harus menunggu pasokan material dari luar daerah, yang sering kali memerlukan waktu dan biaya besar. Kebijakan ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemulihan. (*)
WhatsApp Channel Harian Haluan
+ Gabung
