PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pertanian menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 ini sebesar Rp873 juta. Target tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring evaluasi capaian PAD 2025 yang belum optimal serta menyusutnya sejumlah sumber penerimaan andalan.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Padang, pada tahun 2025 target PAD dipatok Rp1,03 miliar. Namun, realisasi hingga akhir tahun hanya mencapai Rp689 juta atau sekitar 66,73 persen. Rendahnya capaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan terhadap penyesuaian target PAD pada 2026.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa penurunan target bukan tanpa alasan. Menurutnya, beberapa sumber PAD yang sebelumnya cukup signifikan tidak lagi memberikan kontribusi besar, terutama dari sektor retribusi Taman Hutan Raya (Tahura).
“Pada 2023, retribusi Tahura sempat meningkat karena adanya penyewaan kamar untuk kegiatan pendidikan CPNS. Namun, pada 2024 hingga 2025 kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi,” ujarnya kepada Haluan, Senin (12/1).
Ia menambahkan, pada tahun-tahun terakhir, pendapatan Tahura hanya bertumpu pada kunjungan wisatawan dan aktivitas mahasiswa yang melakukan camping atau kunjungan singkat. Kondisi itu dinilai belum mampu mendorong peningkatan PAD secara signifikan.
Selain Tahura, sambungnya, menurunnya penjualan ternak sapi juga berdampak langsung pada capaian PAD. Yoice menyebut, pada 2026 tidak ada lagi penjualan bibit ternak sapi karena sebagian besar telah dihibahkan kepada kelompok tani sebagai bagian dari program pemberdayaan.
“Untuk ke depan, penjualan bibit ternak sapi sudah tidak lagi menjadi sumber PAD, karena sapi-sapi tersebut sudah disalurkan kepada kelompok tani,” katanya.
Meski demikian, Dinas Pertanian masih mengandalkan beberapa sektor yang relatif stabil. Pada 2024 dan 2025, kontribusi PAD terbesar berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH). Sektor ini dinilai konsisten memberikan pemasukan bagi daerah.
“RPH tetap menjadi penyumbang retribusi terbesar PAD Dinas Pertanian, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutur Yoice.
Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan, Dinas Pertanian sebelumnya juga melihat potensi dari retribusi pelayanan kesehatan hewan. Layanan ini diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pemeriksaan kesehatan hewan ternak di klinik milik pemerintah dapat dikenakan biaya resmi.
“Pelayanan kesehatan hewan sebenarnya sudah berjalan, hanya saja sebelumnya belum masuk dalam retribusi. Ke depan, ini kami dorong agar bisa berkontribusi pada PAD,” ujarnya. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, penetapan target PAD 2026 sebesar Rp873 juta disebut lebih realistis. Pemerintah berharap, meski target diturunkan, pengelolaan PAD dapat lebih terukur dan berkelanjutan, sembari membuka peluang inovasi sumber pendapatan baru di sektor pertanian dan peternakan Kota Padang. (*)
