PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan pascabencana merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak. Ia menekankan pentingnya kecepatan pemulihan sebagai kunci mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
“Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan negara secara nyata. Pemulihan yang cepat dan terukur menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 8 Januari 2026 melibatkan kementerian koordinator serta kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama pemulihan diarahkan pada kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan dukungan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, serta layanan dasar seperti listrik, SPBU, PDAM, internet, dan ketersediaan LPG.
Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pelaksanaan tanggap darurat di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya penambahan korban jiwa. Namun demikian, masih terdapat 72 orang dinyatakan hilang dan 10.854 jiwa mengungsi, sementara seluruh kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” jelas Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa akses jalan nasional relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih bersifat terbatas. Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Rapat koordinasi ini menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan. Penyusunan dokumen teknis seperti _Detail Engineering Design_ (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong untuk melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan.
Selain itu, pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian perlu terus dilakukan secara dinamis. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja Satgas yang solid dan terkoordinasi. Penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemulihan Sumatera Barat yang tangguh dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, serta seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. (*)
