ACEH TAMIANG, HARIANHALUAN.ID – Dampak banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 tidak hanya menguji ketahanan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menegaskan pentingnya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Hingga Selasa (13/1), kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang belum dapat berlangsung secara optimal. Sekitar 80 persen dari total 77 ruangan dan halaman sekolah masih tertutup lumpur dan puing material. Banjir dengan ketinggian muka air mencapai empat meter merusak hampir seluruh sarana dan prasarana yang selama ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas peserta didik penyandang disabilitas.
Dalam konteks kebijakan PRB, kerusakan ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan khusus merupakan objek vital berisiko tinggi yang memerlukan perlindungan berlapis, mulai dari mitigasi struktural, kesiapsiagaan berbasis komunitas, hingga pemulihan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan inklusif pascabencana.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemulihan Inklusif
Proses pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mencerminkan prinsip _whole-of-society approach_ dalam kebijakan PRB nasional. Sejak air surut, pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat bergerak bersama untuk memulihkan fungsi sekolah.
Pembersihan diawali dari musala yang berada di tengah kompleks sekolah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, bangunan ini memiliki peran strategis dalam situasi darurat sebagai ruang aman, titik kumpul, dan pusat koordinasi evakuasi. Pemulihan musala menjadi bagian dari upaya memastikan tersedianya ruang yang relatif aman dan mudah diakses bagi siswa dengan berbagai ragam disabilitas.
Selanjutnya, pembersihan akses antarruang dilakukan untuk mengembalikan konektivitas lingkungan sekolah. Ketebalan lumpur yang mencapai lebih dari 30 sentimeter menuntut penggunaan alat berat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mendatangkan ekskavator dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB sebagai bentuk kehadiran negara dalam fase tanggap darurat dan transisi pemulihan.
Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian utama. TNI membangun sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih yang sangat krusial bagi sanitasi dan pemulihan lingkungan sekolah. Yayasan Buddha Tzu Chi dan Baznas berkontribusi melalui pembersihan ruang kelas, penyediaan logistik, serta dukungan permakanan bagi guru dan relawan. Sementara masyarakat sekitar turut membuka lorong-lorong akses yang kini dimanfaatkan sebagai ruang belajar darurat.
Upaya ini mencerminkan bahwa pemulihan pascabencana tidak semata memulihkan bangunan fisik, tetapi juga memastikan kelangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi dalam kebijakan PRB.
Implementasi Nyata PRB Inklusif di Masa Darurat
Pengalaman banjir ini menjadi pembuktian penting bahwa kebijakan PRB inklusif bukan sekadar konsep normatif, melainkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Hal tersebut tercermin dari proses evakuasi siswa-siswi berkebutuhan khusus yang dilakukan secara mandiri oleh guru dan tenaga kependidikan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang.
Muslim Hasan, ASN bagian tata usaha sekolah sekaligus penyandang disabilitas low vision, menjadi saksi sekaligus pelaku dalam proses penyelamatan tersebut. Saat banjir melanda, seluruh siswa yang tinggal di asrama dievakuasi ke lantai dua musala menggunakan perahu darurat yang dirakit dari batang pohon pisang.
Dalam perspektif PRB inklusif, langkah ini menunjukkan penerapan prinsip keselamatan berbasis kebutuhan spesifik (needs-based evacuation), di mana proses penyelamatan mempertimbangkan kondisi fisik, sensorik, dan psikososial siswa.
“Hampir tidak percaya, tetapi kami bisa melakukannya bersama-sama. Dengan segala keterbatasan, yang terpenting adalah memastikan anak-anak selamat,” ujar Muslim.
Seluruh siswa berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan semata objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam pengelolaan risiko bencana, sepanjang diberikan ruang, pengetahuan, dan dukungan yang memadai.
Pembelajaran Kebijakan dari Sekolah Tangguh Bencana
Keberhasilan evakuasi dan respons darurat tersebut tidak terlepas dari proses penguatan kapasitas yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2022, SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang ditetapkan sebagai SLB Tangguh Bencana setelah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan dari BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelatihan tersebut dirancang secara adaptif dan inklusif, dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik. Prinsip-prinsip dasar seperti pengenalan risiko, jalur evakuasi, dan simulasi penyelamatan ditanamkan secara berulang dan kontekstual.
Pengalaman ini menjadi bukti bahwa investasi pada pendidikan kebencanaan inklusif mampu meningkatkan kapasitas individu dan institusi dalam menghadapi bencana nyata. Dalam kerangka kebijakan nasional, praktik ini sejalan dengan pengarusutamaan disabilitas dalam PRB serta mandat inklusivitas dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana.
Menuju Pemulihan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Ke depan, pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan tingkat ketahanan sekolah. Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan shelter evakuasi mandiri yang inklusif, lengkap dengan desain universal, jalur akses aman, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap sekolah ini memiliki gedung _shelter_ evakuasi yang inklusif, karena lokasi sekolah dekat dengan sungai dan mungkin ada potensi bencana berulang,” ujar Muslim.
Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana merupakan momentum strategis untuk memperkuat kebijakan PRB inklusif. Dengan memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal, upaya pengurangan risiko bencana akan menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. (*)
