UTAMA

Bupati Annisa Minta Dampak Luapan Sungai Batanghari Tercatat dalam Rekontruksi Pascabencana

0
×

Bupati Annisa Minta Dampak Luapan Sungai Batanghari Tercatat dalam Rekontruksi Pascabencana

Sebarkan artikel ini

PADANG, HARIANHALUAN.ID- Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (13/01/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, bersama seluruh bupati dan wali kota se‑Sumatera Barat.

Dalam paparannya, Bupati Annisa menyampaikan kondisi pascabanjir di Kabupaten Dharmasraya.

Baca Juga  Pakar Lingkungan UNP Sebut Air Yang Di Atas Baku Mutu Tidak Dapat Lagi Di Konsumsi, Begini Penjelasannya!

Ia menyatakan bahwa daerahnya tidak terdampak banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten/kota pada akhir November 2025, bahkan ikut menyalurkan bantuan ke daerah terdampak parah.

Namun, pada 21 Desember 2025, hujan lebat menyebabkan luapan anak Sungai Batanghari yang mengakibatkan kerusakan di daerahnya.

Dampak tersebut berupa 22 rumah rusak ringan di dua nagari, serta dua unit jembatan mengalami kerusakan, satu jembatan amblas di Nagari Abai Siat dan satu jembatan di jalan lintas provinsi Nagari Ampang Kuranji retak dan berlubang.

Baca Juga  4 Persoalan Jadi Kendala Penanganan Bencana Sumatera

Menurut Annisa, data kerusakan ini belum masuk dalam dashboard kerusakan resmi karena kejadian berlangsung sehari sebelum batas akhir input data, sehingga ia memohon agar tetap dicatat dalam rekonstruksi pascabencana.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya validitas data by name by address agar bantuan pemerintah pusat dapat tepat sasaran.

Ia memastikan koordinasi antar kementerian akan diperkuat untuk memangkas birokrasi dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. (*)

Penulis: Maryadi Editor: Leni