PADANG, HARIANHALUAN.id— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatra Barat mencatat investasi yang masuk ke Sumbar sebesar Rp8,64 triliun hingga triwulan III atau Oktober 2025.
Investasi di Sumbar masih ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp6,86 triliun dan sisanya Penanaman Modal Asing (PMA sebesar Rp1,78 triliun.
Kepala Dinas PMPTSP Sumbar, Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si mengatakan bidang yang diminati adalah energi baru terbarukan, disusul perkebunan, pariwisata, dan juga infrastruktur.
“Dalam waktu dekat juga akan ada investasi baru lagi yang akan masuk yakni PLTS Sijunjung dengan nilai sekitar Rp1 triliun,” ujar Luhur Budianda kepada Haluan di Padang, Rabu (14/1).
Luhur mengatakan pada tahun 2026 ini, investasi yang masuk ke Sumbar ditargetkan naik menjadi Rp11,93 triliun, dengan sebanyak Rp9,97 triliun diantaranya diharapkan berasal dari PMDN.
Ia mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target investasi diantaranya penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, kadin, dan kementerian terkait.
“Sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan dukungan penuh bagi investor dan menyelesaikan hambatan investasi,” terangnya.
Kemudian upaya seperti industrialisasi sektor pertanian, pemberian insentif pada sektor UMKM, Pendampingan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal.
“Selanjutnya juga penyediaan data dan hasil studi kelayakan potensi investasi kepada calon investor,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar itu.
Ia juga menegaskan tidak ada pembatalan investasi oleh investor terkait dengan kondisi Sumbar yang rawan bencana.
“Pembatalan terjadi karena aspek sosial seperti PLTS Terapung Danau Singkarak dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp50 triliun,” tambahnya.
Dikatakannya sejumlah kendala utama masih dikeluhkan para investor sehingga enggan masuk yakni aspek sosial berupa penolakan kolektif dari masyarakat.
Penolakan disebabkan karena kurangnya pemahaman secara teknis, dan tidak terinformasikan secara utuh tentang tujuan kegiatan investasi .
“Selain juga karena kendala secara kultural untuk tidak menerima investasi dari daerah atau negara tertentu,” jelas Luhur Budianda lebih jauh.
Selain itu juga kendala kurangnya integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Isu pembebasan lahan dikatakannya juga masih menjadi kendala klasik yang paling sulit diatasi, terutama terkait dengan status tanah ulayat.
“Tantangan aspek sosial sering muncul saat pelaksanaan proyek di lapangan, terutama pada proyek energi terbarukan dan infrastruktur besar,” ujarnya.
Ia mengharapkan sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi investor bisa diatasi agar investasi baru lebih banyak masuk sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur daerah. (h/ita)
