KALIMANTAN BARAT, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat langkah strategis dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Upaya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Banjir serta monitoring langsung ke wilayah terdampak di Kabupaten Sanggau, sekaligus menyerahkan bantuan logistik darurat kepada masyarakat.
Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang secara geografis berada di dataran rendah dan dilintasi oleh sungai-sungai besar, termasuk Sungai Sekayam. Kondisi ini menjadikan sejumlah kecamatan di Sanggau, khususnya yang berada di dataran aluvial dan sepanjang alur sungai, rawan terhadap banjir saat curah hujan tinggi.
Banjir di Kabupaten Sanggau dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Sanggau pada Jumat (9/1). Hujan lebat tersebut menyebabkan Sungai Sekayam meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter. Banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat dan memutuskan akses Jalan Utama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, yang menjadi jalur strategis perlintasan internasional Indonesia–Malaysia.
Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor melalui Keputusan Bupati Sanggau Nomor 27/BPBD/2026, terhitung sejak 5 Januari 2026. Penetapan status ini menjadi dasar penguatan langkah kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta pengerahan sumber daya dalam menghadapi potensi dan dampak bencana. Status bencana tersebut dapat ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat apabila kondisi di lapangan menunjukkan perkembangan yang semakin memburuk.
Sebagai bentuk pendampingan, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Banjir pada Selasa, (13/1). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sanggau dan dihadiri Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah terkait. Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain perumusan rekomendasi langkah penanganan bencana Batingsor tahun 2026, rencana peningkatan status bencana menjadi tanggap darurat, pembentukan Satuan Tugas Komando Penanganan Bencana, serta penguatan koordinasi lintas sektor berbasis kolaborasi pentahelix.
Pada kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan dukungan bantuan logistik dan peralatan dengan total nilai Rp 508.930.000. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, selimut, matras, perahu beserta mesin, velbed, handy talky (HT), serta kasur lipat guna mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan operasional penanganan darurat.
Selain rapat koordinasi, tim BNPB dan Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan monitoring dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi terdampak, antara lain Kantor Kecamatan Kembayan, Jembatan Dusun Jemongkok Desa Kuala II, PLBN Entikong, Jembatan Sungai Teparik di Desa Pengadang, serta Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi terkini masyarakat dan infrastruktur pasca banjir surut, sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, saat ini genangan air telah mulai surut di sebagian besar wilayah terdampak. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sanggau tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengacu pada prakiraan cuaca dari BMKG guna mengantisipasi potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem susulan. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha juga telah melakukan upaya pemulihan dini secara mandiri, khususnya pada infrastruktur jembatan yang rusak atau terputus, untuk memulihkan aksesibilitas sementara sebelum penanganan permanen dilakukan.
Temuan lapangan juga menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan bencana di desa-desa sekitar wilayah perbatasan yang memiliki kerawanan banjir dan fungsi strategis sebagai jalur lintas negara. Efektivitas Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) dinilai berjalan baik, tercermin dari tidak adanya korban jiwa (zero victim) pada kejadian bencana awal tahun 2026, sebagai hasil kesiapan pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam merespons informasi peringatan dini.
Selain itu, muncul usulan peningkatan elevasi Jalan Raya Malindo di sejumlah ruas yang kerap tergenang banjir. Usulan ini dinilai strategis mengingat peran jalan tersebut sebagai jalur utama lalu lintas internasional antara Indonesia dan Malaysia, sehingga keberlanjutan akses perlu dijaga meskipun dalam kondisi cuaca ekstrem.
BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan langkah penanganan terpadu guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak. (*)
