ACEH TIMUR, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui
Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pendataan kerusakan rumah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan ini diikuti 220 peserta yang terdiri dari mahasiswa yang berdomisili di Aceh Timur.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah menjelaskan, bimtek ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menilai kembali tingkat kerusakan rumah warga terdampak.
“Sebelumnya, pemerintah daerah telah memiliki data awal kerusakan rumah dan mengajukan permohonan pendampingan kepada BNPB agar proses verifikasi pendataan dilakukan lebih objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Jarwansah di Pendopo Bupati Aceh Timur, Jumat (16/1).
Para mahasiswa dibekali materi pendataan serta indikator kerusakan bangunan kemudian diterjunkan selama 10 hari untuk memverifikasi dan melengkapi data by name by address secara langsung ke 24 kecamatan terdampak.
Dalam bimtek tersebut ditegaskan bahwa penilaian kerusakan rumah akan mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni rusak ringan dengan tingkat kerusakan 0 – 30 persen, rusak sedang 30 – 70 persen, dan rusak berat di atas 70 persen. Penilaian ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum serta petunjuk pelaksanaan BNPB.
Jarwansah menyatakan bahwa selama ini pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan kepada warga terdampak sesuai tingkat kerusakan rumah. Untuk kategori rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat sebesar Rp60 juta dalam bentuk pembangunan rumah.
“Melalui pendataan ulang ini, diharapkan klasifikasi kerusakan dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tekannya.
Dirinya juga berharap proses pendataan ini dapat dipercepat sehingga sebelum menyambut Bulan Suci Ramadan, bantuan stimulan dapat tersalurkan dan masyarakat bisa kembali tinggal di rumahnya masing-masing.
Hasil pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa dan tim pendamping akan ditindaklanjuti dengan penyerahan data kepada pemerintah daerah untuk diterbitkan dalam bentuk surat keputusan (SK). Data tersebut juga akan dipadankan dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Badan Pusat Statistik Aceh Timur agar validitas dan akuntabilitasnya terjamin. (*)
